TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
A. Persamaan Akuntansi Pemerintahan
Persamaan akuntansi merupakan filosofi dasar yang sangat penting dalam akuntansi. Persamaan akuntansi merefleksikan karakteristik sebuah organisasi atau entitas akuntansi dalam teknik-teknik dasarnya. Organisasi pemerintahan adalah sebuah organisasi khas dengan karakteristik tersendiri yang secara signifikan memberikan pengaruh dalam desain dan struktur akuntansi.
Organisasi pemerintahan tidak mencari laba. Karakteristik utama ini memberikan pengaruh signifikan dalam desain persamaan dalam akuntansi pemerintahan.Dengan tidak adanya laba, maka tidak ada akumulasi kekayaan yang menjadi hak pemilik yang dilambangkan dalam ekuitas, seperti yang dikenal dalam akuntansi perusahaan. Hal tersebut ditegaskan dalam karakteristik lain yang mengatakan bahwa tidak ada kepemilikan dalam organisasi pemerintahan. Dengan demikian, kekayaan bersih yang dimiliki baik karena investasi maupun akumulasi hasil operasi bukanlah sebuah ekuitas yang dimiliki seseorang, tetapi lebih merupakan informasi bagi masyarakat tentang jumlah kekayaan bersih pemerintah yang tersedia (available) untuk digunakan dalam menjalankan program-programnya.
Dalam akuntansi komersial, kita mengenal persamaan akuntansi sebagai berikut:
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS
Persamaan tersebut, dalam akuntansi pemerintahan berubah menjadi :
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
Di sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aset dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan antara perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi pemerintah ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapa pun karena memang tidak ada kepemilikan yang bisa diakui.
Teknik akuntansi pemerintahan, seperti digambarkan dakam persamaan tersebut disebut sebagai teknik akuntansi dana. Akuntansi dana memandang bahwa sumber daya atau kekayaan yang digambarkan dalam neraca tidak ada kepemilikannya dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan, melainkan sebuah kekayaan yang dibatasi (restricted) pada sebuah tujuan atau misi tertentu.
Di beberapa negara, teknik akuntansi dana mengalami modifikasi dengan adanya penggunaan dana-dana yang lebih dari satu. Hal tersebut dipicu oleh adanya pemisahann tujuan-tujuan secar spesifik dalam pemerintahan, di mana di setiap tujuan tersebut dialokasikan sejumlah dana untuk dipertanggungjawabkan.
Dalam praktik akuntansi di Amerika Serikat, dikenal pemisahan sumber daya pemerintah menjadi general fund, capital product fund, debt service fund, dan lain-lain. Setiap dana (fund) tersebut merupakan entitas akuntansi tersendiri yang memiliki sistem akuntansi terpisah satu sama lain. Maka, dalam Governmental Accounting Standars Board disebutkan pengertian dana sebagai berikut:
” A fiscal and accounting entity with a self-balancing set of account recording cash and other financial resources, togheter with all related liabilities, and residual equites or balnces, and changer therein, which are segregated for the purpose of carring on specific activities or attaining certain objectivies in accordance with special regulation restriction, or limitations,”
Pemerintah Indonesia adalah salah satu contah yang menggunakan akuntansi dana dengan system dana tunggal. Artinya, seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah merupakan kekeayaan yang memiliki batasan penggunaan, yaitu untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pemerintah.
B. Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran
Dalam dunia akuntansi, basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataannya terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.
Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi, terutama bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan terutama informasi atau unsur yang harus dilaporkan.
Dalam praktik akuntansi pemerintah, terdapat empat macam basis akuntansi yang biasa digunakan, antara lain :
A. Akuntansi berbasis Kas (cash basis of accounting)
B. Modifikasi Dari Akuntansi Berbasis Kas (modified cash basis of accounting)
C. Akuntansi Berbasis Akrual (accrual basis of accounting)
D. Modifikasi Dari Akuntansi Berbasis Akrual (modified accrual basis of accounting)
Pembagian basis pencatatan (akuntansi) ini bukan sesuatu yang mutlak, dalam Government Financial Statistic (GFS) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa basis pencatatan (akuntansi) dibagi menjadi 4 macam, yaitu accrual basis, due-for-payment basis, commitments basis, dan cash basis.
A. Akuntansi Berbasis Kas
Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment) atau Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement). Selain itu perlu dibuat suatu catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement yang menyajikan secara detail tentang item-item yang ada dalam laporan keuangan dan informasi tambahan seperti :
a) Item-item yang diakui dalam akuntansi berbasis akrual, seperti aktiva tetap dan utang/pinjaman.
b) Item-item yang biasa diungkapkan dalam akuntansi berbasis akrual, seperti komitmen, kontinjensi, dan jaminan.
c) Item-item lain, seperti informasi yang bersifat prakiraan (forecast).
Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Secara rinci pengakuan item-item dalam laporan realisasi anggaran, sesuai dengan Exposure Draft PSAP Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan.
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang; laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat pencatatan secara double entry; tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of service) sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.
B. Modifikasi Dari Akuntansi Berbasis Kas
Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (specific period) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan (leaves the books open). Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.
Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo near-cash yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan financial assets and liabilities. Sebagai contoh Pemerintah Malaysia menggunakan specified period dalam laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan beberapa catatan (memo) mengenai : aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (public debt), jaminan (guarantees), dan notes payable.
Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (current financial resources) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik berarti bahwa terdapat informasi mengenai pituang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.
2. Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu :
a. periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun
b. periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas
c. kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran
d. satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan
e. kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (fully disclosed)
3. Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.
C. Akuntansi Berbasic Akrual
Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya.
Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan (user) maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain :
1. dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya
2. memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya
3. menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan
4. memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
5. memungkinkan user untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam medanai aktivitasnya dan dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya
6. membantu user dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya ke atau melakukan bisnis dengan entitas
7. user dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.
Sesuai dengan Exposure Draft Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Secara rinci pengakuan atas item-item yang ada dalam neraca dengan penerapan basis akrual adalah :
1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Investasi, suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Aktiva tetap, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), suatu benda berwujud harus diakui sebagai KD jika:
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
5. Kewajiban, suatu kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
D. Modifikasi Dari Akuntansi Berbasis Akrual
Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasinya (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai berikut ini :
1. pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (expense) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut.
2. pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas
3. pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek
4. pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.
Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh Pemerintah Kanada mengakui pendapatan dalam periode di mana transaksi atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat diukur (measurable). Pemerintah Federal Amerika Serikat (State) mengakui pendapatan pajak dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut menjadi susceptible to accrual (yaitu ketika pendapatan menjadi measurable dan available untuk mendanai pengeluaran). Available berarti dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.
1. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya menggunakan format yang sama dengan anggaranny. Tujuan praktik ini adalah menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan-pertanggungjawaban.
Ide di balik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan yang muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan juga berbeda. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa perbedaan intrinsic antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka.
Hasil yang lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat akun-akun anggaran yang diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu, namun hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada masalah signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Hal ini karena ada dua masalah yaitu :
a. Level agregasi
b. Perbadingan antara anggaran dan aktual yang terjadi.
Satu organisasi mungkin menerbitan akun-akun anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan. Otoritas yang lain mungkin menerbitkan jumlah anggaran untuk sekolah dasar, menengah, dan sebagainya. Masalah dari menerbitkan informasi yang terlalu rinci adalah lapoan keuangan menjadi tebal dan menyulitkan pembacanya. Di sisi lain, laporan yang tidak terlalu rinci dapat memudahkan pembacanya, namun ada risiko bahwa informasi penting mungkin hilang. Dengan demikian, hal penting dalam penerapan akuntansi anggaran adalah penetapan klarifikasi dan level agregasi.
Kelemahan lain dari akuntansi anggaran terletak pada seberapa sering laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan menjelaskan perbedaannya.Tantangan bagi akuntansi anggaran adalah sebuah pertanyaan tentang apakah diperlukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya untuk setiap jenis objek belanja.
2. Akuntansi Komitmen
Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat awal yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima. Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen secara berkesinambungan.
Fungsi utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Gagasannya adalah bahwa akun-akun bulanan yang mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar memberikan hanya sedikit nilai terhadap proses pengambilan keputusan. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran mereka, mereka perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat. Kalau manajer hanya menerima akun-akun yang mencakup penerimaan an Pembuatan faktur, manajamen dapat dengan mudah menjadi terlalu terpaku atau terlalu berkomitmen pada anggarannya. Tentu saja manajer yang berhati-hati akan mengetahui bahwa akun-akun tersebut tdak memasukkan pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima, dan akan membuat catatan mereka sendiri mengenai hal ini sehingga mereka tidak membuat anggaran mereka over-committed. Karena berkaitan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus pasa pesanan yang telah dibuat. Pesanan yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan tidak akan dicatat sampai faktur telah dikirimkan. Masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi pendapatan dengan cara yang sama seperti halnya hal ini mempengaruhi beban.
Walaupun ada kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen meningkatkan pengendalian anggaran adalah baik, ada masalah yang turut terlibat dalam mengadopsi akuntansi komitmen ini dalam akun-akun. Masalah ini adalah bahwa item tertentu yang telah didukung oleh pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban. Secara umum tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan dan pesanan tersebut dapat dibatalkan dengan mudah. Dengan demikian, sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah beban untuk periode akuntansi di mana pesanan tersebut baru dibuat.
Terdapat jenis masalah yang timbul dalam akuntansi berbasis akrual yang lebih berbahaya ketika organisasi menerapkan sistem akuntansi komitmen ini. Misalnya, ada manajer yang anggarannya masih di bawah batas maksimal sebulan sebelum akhir tahun anggaran. Manajer mengetahui bahwa level normal dari pembelanjaan akan membuat pengeluaran anggaran terlalu rendah dan hal ini dapat menyebabkan anggaran tahun berikutnya menjadi berkurang. Dalam akuntansi akrual untuk memastikan bahwa seluruh seluruh anggaran dibelanjakan, pesanan tambahan akan diajukan dan faktur yang diterima akan dicatat. Hal ini menjadi masalah, namun setidaknya dibatasi oleh waktu mulai dari pesanan diajukan sampai dengan faktur tersebut diterima.
Jika menggunakan akuntansi komitmen, manajer dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan saat mendekati akhir tahun anggaran untuk untuk menghabiskan anggaran tersebut. Sementara kecil kemungkinannya untuk mencegah pesanan dibatalkan setelah tahun anggaran yang baru dimulai.
Faktanya, dalam praktik untuk akuntansi komitmen ini adalah mengeluarkan semua pesanan yang dibuat namun fakturnya belum diterima dari akun-akun. Hal ini berarti bahwa walaupun akuntansi komitmen dapat meningkatkan pengendalian anggaran dan digunakan sebagai alat untuk melaporkan kinerja secara periodik kepada manajer, praktik profesional beberapa negara membatasi penggunaannya dalam akun-akun tertentu.
Sabtu, 10 Juli 2010
Kewirausahaan " Transkid Bus "
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Munculnya ide berwirausaha ini tak lain atas dasar pengalaman pribadi. Selama ini banyak orang yang merasakan ketindaknyamanan dalam berkendaraan salah satunya menggunakan tranportasi bus. Hal yang paling mengundang perhatian penulis yaitu terutama yang dialami oleh anak-anak. Sering kali anak-anak merasa cepat bosan, dan bingung apa yang harus mereka lakukan selama berada di dalam bus. Padahal jika kita tinjau lebih dalam, seharusnya anak-anak dapat tetap beraktivitas serta mengekspresikan apa yang ingin mereka lakukan sekalipun itu dilakukan di dalam bus. Karena dengan mereka mengekspresikan diri, maka akan banyak sekali ilmu dan hal-hal positif yang dapat mereka peroleh. Oleh itu untuk membangun suatu suasana yang konservatif, tentunya di dalam bus tersebut juga perlu ditunjang oleh beberapa fasilitas yang dapat membuat nyaman anak-anak selama perjalanan. Atas dasar pemikiran itulah, sehingga munculah ide dalam berbisnis dibidang transportasi bis travel dengan nama “ TRANS KIDS” , yaitu dengan upaya mengembangkan fasilitas yang ada di dalam bus. Oleh karena itu, tambahan fasilitas yang ada di dalamnya diharapkan dapat membantu para konsumen terutama anak-anak untuk memperoleh kenyamanan. Selain itu, alasan lain untuk menjalankan bisnis ini adalah dengan adanya peluang yang menjanjikan untuk memperoleh keuntungan di pangsa pasar demi bersaing di bidang transportasi. Sehingga segmen pasar dari bisnis Bus Travel “ TRANS KIDS ” ini adalah masyarakat menengah dan menengah keatas yang ingin berpergian, baik itu untuk kepentingan bertamasya, kegiatan study tour bersama keluarga atau dari instansi yang menyelenggarakan acara tersebut.
Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan bus travel yang berlomba-lomba dalam menciptakan suatu ide yang kreatif dan inovatif, guna memenuhi kebutuhan para konsumen. Namun sedikit diantaranya yang hanya memberikan fasilitas yang menunjang bagi anak-anak. Mereka lebih fokus terhadap para konsumen remaja serta dewasa saja. Untuk itulah Bus Travel “ TRANS KIDS “ ini hadir untuk mengatasi setiap kejenuhan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak pada saat perjalanan serta turut menjadikan bus travel ini menjadi medium dalam membantu anak-anak untuk memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Seperti halnya yang ingin disampaikan dalam motto “ TRANS KIDS “ itu sendiri yaitu Easy Way to Get Fun Experinces.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mencari dan menemukan ide untuk mengembangkan wawasan dalam berwirausaha serta mempelajari peluang bisnis yang menjanjikan yang dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan bisnis dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu tujuan penulisan proposal ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan.
1.3 Metode Penulisan
Metode penulisan proposal ini adalah dengan cara observasi langsung di Terminal Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Taman Bermain Anak-Anak serta pengumpulan data yang diperoleh melalui internet, wawancara sumber dan data yang diperoleh sendiri secara individual. Data berupa gambar seperti denah didapat dengan cara membuat sendiri menggunakan software khusus yaitu Corel Draw dan Adobe Photoshop. Semua data yang diperoleh sesui dengan kebutuhan pada mata kuliah Kewirausahaan.
BAB II
RUMUSAN IDE BISNIS
Dalam menciptakan suatu ide usaha tidak terlepas dari pengurus ruang lingkup internal dan eksternal. Begitu pula dalam upaya merealisasikannya, karena kedua ruana lingkup tersebut memiliki pengaruh besar terhadap bisnis yang akan dijalankan baik secara perkembangan maupun prospek bisnis di masa depan.
2.1 Analisis Lingkungan Internal
Banyak hal yang dapat digolongkan ke dalam analisis internal yang mempengaruhi bisnis, salah satunya adalah Pengelolaan Resiko. Pengelolaan risiko dolakukan dengan mengidentifikasi, menghitung dan mengantisipasi serta menyiasati risiko bisnis yang mungkin terjadi sehingga dapat meminimalisir risiko dan mengoptimalisasi kinerja yang ada dalam lingkungan perusahaan atau internal. Contoh lingkungan internal dapat dilihat dari aspek keuangan, sumber daya manusia, produksi dan pemasaran.
2.2 Analisis Lingkungan Eksternal
Lingkungan adalah pola dimana semua kondisi atau faktor eksternal mempengaruhi atau menuntun kearah kesempatan atau ancaman bagi kehidupan dan pengembangan perusahaan. Sebelum perusahaan dapat memulai pemrumusan strategi, manajemen harus mengamati lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang mungkin terjadi. Untuk itu perlu dilakukan Pengamatan Lingkungan untuk mengetahui tingkat kekerasan lingkungan yang dihadapi suatu perusahaan dalam menentukan strategi bisnisnya. Pengamatan lingkungan adalah upaya pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan ekternal kepada pihak manajemen dalam perusahaan sebagai alat manajemen untuk menghindari kejutan strategi serta memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang.
2.3 Mengelompokan Ide Usaha
• Tipe A > New Market
Ide memasarkan (produk/usaha) ke wilayah lain. Ide menawarkan kepada konsumen dengan barang/jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat namun sudah ada di wilayah lain.
• Tipe B > New Technology
Menerapkan teknologi baru. Ide mererapkan untuk suatu proses produksi.
• Tipe C > New Benefit
Membuat nilai tambah produk. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi/produk lama.
Tipe ide dari bisnis bus travel Trans Kids ini adalah Tipe A > New Market, alasannya karena belum adanya perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas arena bermain untuk anak-anak terutama di Indonesia. Dengan adanya ide dan inovasi tersebut diharapkan dengan hadirnya bisnis semacam ini, akan dapat memotivasi para perusahaan-perusahaan jasa tranportasi untuk lebih mengembangkan fasilitas-fasilitas yang ada didalam produk jasa mereka.
BAB III
RENCANA PRODUKSI
Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat menghasilkan jasa yang memuaskan, sebuah aktivitas produksi harus dikelola dengan baik melalui 4 fungsi manajemen atau yang lebih dikenal dengan POAC yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengaturan), Actuating (Peranan Aksi), Controlling (Pengendalian). Aktivitas perencanaan dibidang produksi tersebut antara lain :
3.1 Proses Produksi
Dalam menjalankan proses produksi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum akhirnya bus bisa siap pakai oleh para konsumen. Tahapan tersebut terdiri dari : Tahap Investasi, Tahap Produksi, Tahap Pemasaran dan Tahap Operasi. Dibawah ini adalah skema Alur Proses Produksi PT Trans Kids Travel :
Alur Proses Produksi Trans Kids Travel Bus
3.2 Kapasitas Produksi
Perencanaan kapasitas produksi jasa bus travel TRANS KID ini disesuaikan dengan permintaan puncak, yaitu berkenaan dengan waktu musim liburan sekolah dan sejumlah perayaan besar seperti : Natal, Idul Fitri, Tahun Baru dsb.
Oleh karena itu untuk dapat memenuhi besarnya permintaan puncak tersebut , maka perusahaan menyediakan sekitar 20 bus dipersiapkan agar sesuai dengan permintaan pasar. Karena dapat dipastikan bahwa dalam waktu-waktu tersebut peningkatan para pengguna jasa bus travel akan meningkat 97%, melebihi permintaan pada hari-hari biasa.
3.3 Pengendalian Kualitas
Pengendalian kualitas merupakan proses monitoring kinerja produk yang membandingkan antara perencanaan dan hasil yang diperoleh apakah sesuai atau tidak.
Pengendalian kualitas perlu diaktualisasikan agar kualitas serta kenyamanan para pengguna jasa bus travel ini tetap terjaga. Untuk memenuhi hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan poin penting dalam menjalankan suatu usaha. Kenyamanan konsumen menjadi prioritas untuk mempertahankan kualitas
2. Selektivitas karyawan yang memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya, dan mampu bekerja secara profesional
3. Selalu menjaga kondisi kendaraan, agar memenuhi standarisasi kelayakan berkendara
4. Menjaga kondisi mesin melalui pemeriksaan rutin, hal tersebut dilakukan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan dan terlebih dapat memperpanjang umur mesin
5. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi ban, sparepart, dan kebutuhan lain berkaitan dengan pengadaan fasilitas di dalam bus
6. Memberikan pelayanan terbaik dan bersikap ramah kepada konsumen
7. Menambah jumlah armada dalam rangka mengatasi lonjakan permintaan.
3.5 Layout Sarana Produksi
Bus sarana produksi PT Trans Kids memiliki sebanyak 20 unit. Masing-masing unit memiliki ukuran 5x3m. Ukurannya yang panjang dan lebar memungkinkan menampung konsumen anak sebanyak 35 orang.
Gambar 1. 1 Bus Sarana Produksi PT TRANS KIDS COMPANY
Fasilitas :
• Driver Room
• TV & DVD Player
• Game Station
• Chairs
• Air Conditioner
• Mini Canteen
• Fun Learning Area
• Toilet
BAB IV
RENCANA PEMASARAN
Rencana pemasaran produk jasa dapat dikelompokkan dalam empat strategi yang terkenal dengan istilah marketing mix (Bauran Pemasaran). Bauran pemasaran dalam bisnis ini diantaranya :
4.1 Strategi Produk (Product Mix)
Produk ini merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa tranportasi yang diberi nama TRANS KID. Hal yang membedakan antara produk ini dengan beberapa usaha tranportasi ini terletak pada penambahan fasilitas berupa arena bermain mini yang khusus dijadikan sebagai media penunjang bagi kreatifitas anak-anak. Perbedaan lain juga terdapat pada bentuk fisik dari produk itu sendiri, dimana bus travel TRANS KIDS ini memiliki bentuk yang lebar dan memanjang sehingga memungkinkan dapat menampung banyak konsumen dan merekapun akan mendapatkan keleluasaan dalam bergerak karena ruang yang disediakan cukup representatif.
4.2 Strategi Harga (Price Mix)
Trans Kids Travel Bus menawarkan harga jasa yang disesuaikan dengan segmentasi pasar yang dikhususkan memiliki status ekonomi sosial (SES) menengah keatas. Untuk harga sekali perjalanan konsumen akan dikenakan biaya untuk sekali perjalanan sesuai rute :
- Jakarta-Bandung : Rp2.000.000
- Jakarta-Bali : Rp6.000.000
4.3 Strategi Distribusi (Place Mix)
Langkah utama yang dilakukan agar produk ini dikenali oleh konsumen yaitu dengan cara membuka office centre atau kantor pusat dan kantor cabang pembantu atau office helper yang telah tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, dan Pulau Bali. Jarak tempuhnya pun dikhususkan hanya di sekitar Pulau Jawa dan Bali. Dengan demikian saluran pemasarannya merupakan tingkat dua yang berarti bahwa proses distribusinya terdiri dari dua perantara, yaitu kantor pusat dan kantor cabang pembantu yang mana dalam proses kerjanya diawasi oleh para kepala bagiannya masing-masing. Dengan demikian produk ini menggunakan saluran distribusi tingkat dua.
Berikut adalah Bagan Alur Distribusi Produk Jasa pada Trans Kids Travel
4.4 Strategi Promosi (Promotion Mix)
Strategi promosi yang dilakukan oleh Trans Kids Travel Bus untuk dapat dikenal oleh masyarakat yaitu melalui media periklanan baik itu melalui media massa : televisi, radio, internet serta media cetak : koran, spanduk, brosur, pamplet, flyers, majalah yang akan dipublikasikan di tempat-tempat umum dan sejumlah tempat strategis lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Taktik Pemasaran
a. WHAT
Untuk menarik minat konsumen maka bus travel TRANS KIDS ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Fasilitas tersebut antara lain full AC, tempat duduk yang nyaman, arena bermain mini (Fun mini area) TV, DVD Player, Toilet, Mini Kantin, dan game station sebagai hiburan untuk anak-anak selama di perjalanan. Untuk menjaga berbagai fasilitas tersebut maka perlu dilakukan :
1. Menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan poin penting dalam menjalankan suatu usaha, terutama usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi. Kenyamanan konsumen menjadi prioritas untuk mempertahankan kualitas.
2. Selektivitas karyawan yang memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya, dan
mampu bekerja secara profesional
3. Selalu menjaga kondisi kendaraan, agar memenuhi standarisasi kelayakan berkendara.
4. Menjaga kondisi mesin melalui pemeriksaan rutin, hal tersebut dilakukan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan dan terlebih dapat memperpanjang umur mesin.
5. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi ban, sparepart, dan kebutuhan lain berkaitan dengan pengadaan fasilitas di dalam bus.
6. Memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen,
7. Bersikap ramah pada saat melayani konsumen.
b. WHO
TRANS KIDS Travel Bus memiliki karyawan sebanyak 100 orang yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang pembantu. Serta sebanyak 20 armada bus yang terdiri dari 20 pramudi dan Co Driver. Serta sebanyak 20 orang yang ada pada bagian Quality Control yang bertugas mengawasi dan mengatur performa kendaraan.
c. WHERE
Trans Kids Travel Bus memiliki kantor pusat di Jakarta, Bandung dan Bali . Kantor pusat yang ada di daerah Jakarta beralamat di Jl. Duren Tiga Barat VI No. 6 Warung Buncit, Jakarta selatan. Untuk daerah Bandung beralamat di Jl. Riau No. 9A, Bandung dan untuk kantor pusat di Bali beralamat di Jl. Bhrata Raya Kav.9 C No. 45, Denpasar, Bali.
d. HOW
Untuk memperkenalkan produk yang bergerak di bidang jasa transportasi ini , maka perlu dilakukan upaya mengiklankan produk melalui media elektonik : TV, radio, internet, dan media cetak : Koran, majalah, spanduk, billboard dll.
BAB V
RENCANA ORGANISASI
5.1 Struktur Organisasi
Keterangan :
1. Trans Kids Company, dipimpin oleh seorang presiden direktur. Dalam menjalankan kepemimpinannya ia dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
2. Wakil presiden membawahi empat jabatan direktur diantaranya : direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur HRD (Human Resources Development), dan Direktur Quality Control.
3. Direktur pemasaran memiliki tugas dan fungsi yaitu memproyeksikan identitas perusahaan untuk disampaikan kepada masyarakat serta menjalankan tugas-tugas di bidang pemasaran produk. Peranan direktur pemasaran juga tidak terlepas dari tugas dan peran serta bagian marketing komunikasi yang akan mengoptimalkan kinerja direktur pemasaran dalam memasarkan produk.
4. Direktur keuangan membawahi tiga kepala bagian, yaitu kepala bagian akuntansi yang bertugas untuk mencatat dan menghitung segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Kepala bagian perpajakan bertugas dalam mengurusi perpajakan perusahaan dan kepala bagian audit yang bertugas melakukan pemeriksaan ulang dalam hal keuangan terhadap beberapa output dan input yang diperoleh.
5. Direktur HRD atau Direktur SDM membawahi kepala bagian personalia yang bertugas dalam mengurusi karyawan dan driver serta bertugas dalam menyeleksi dan menerima karyawan serta driver yang memiliki skill dan keahlian yang memenuhi kriteria perusahaan. Bagian personalia membawahi karyawan, driver dan co driver.
6. Direktur quality control membawahi bagian quality control yang bertugas dalam mengontrol dan menjaga kondisi kendaraan (Bus), serta bertanggung jawab dalam pengoperasian mesin serta bagian –bagian bus, terutama sebelum melakukan perjalanan. Bagian quality control membawahi bagian mekanis.
7. Keberadaan humas dalam perusahaan yaitu memiliki peranan dalam menjaga pada aspek hubungan Publik Intern yang meliputi hubungan dengan karyawan, pemegang saham, dan stakeholder. Serta meliputi hubungan Publik Extern antara lain dengan pelanggan selaku konsumen, instansi pemerintah, dan juga hubungan dengan pers. Hubungan baik yang tercipta diantara keduanya akan memberikan pengaruh positif bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu fungsi humas juga membantu presiden direktur dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam perusahaan.
BAB VI
RENCANA FINANSIAL
6.1 Proyeksi Kebutuhan Biaya
Dalam menjalankan suatu usaha, kebutuhan biaya merupakan hal terpenting yang termasuk ke dalam modal awal. Kebutuhan biaya tersebut dijadikan sebagai sumber dana untuk modal awal memulai usaha. Biaya yang dibutuhkan dibagi menjadi 2, yaitu:
6.1.1 Biaya Langsung
Biaya Langsung adalah biaya yang langsung dibebankan kepada suatu jumlah atau hasil tertentu. Dalam PT. Trans Kids Co. biaya langsung adalah sebagai
berikut :
a. Biaya Bahan Baku :
1. Bensin(Solar)
600 Liter @ Rp5400/minggu Rp3.240.000
2. Kertas Untuk Tiket 200 Lembar @ Rp1500 /minggu Rp300.000
3. Oli 45 Liter @ Rp45.000/minggu Rp2.025.000
4. Uang Tol dan Lain-Lain /minggu Rp1.200.000+
Jumlah Rp6.765.000
b. Tenaga Kerja
20 Orang @ Rp250.000 Rp5.000.000+
Total Biaya Langsung Rp11.490.000
6.1.2 Biaya Tidak Langsung
Biaya tak langsung adalah biaya yang langsung dibebankan kepada hasil produk tertentu, tetapi untuk suatu prestasi misalnya untuk biaya penjualan PT. Trans Kids Co. memprediksikan kebutuhan biaya tak langsung yang terdiri dari biaya :
Overhead
1. Listrik Rp700.000
2. Air Rp500.000
3. Telepon Rp1.500.000
4. Penyusutan : - Bangunan Rp70.000.000 - Bus (Kendaraan) Rp20.000.000
- Peralatan Rp1.500.000
5. Uang Makan Supir dan Karyawan Rp1.500.000
6. Pajak Rp5.000.000
7. Asuransi Supir dan Karyawan Rp1.800.000
8. Biaya lain-Lain Rp250.000
Total Biaya OHC Rp102.750.000
Menghitung HPP Produk
Biaya Bahan Baku+Biaya Tenaga Kerja Langsung+Biaya OHC
HPP =
Jumlah Output Quantitas (EQ)
Rp6.765.000+Biaya Rp5.000.000 + Rp102.750.000
HPP =
20
Rp117.515.000
HPP =
20
HPP = Rp5.875.750
Menghitung HPP Bahan
Biaya Bahan Baku+Biaya Tenaga Kerja Langsung+Biaya OHC
HPP =
Jumlah Output Quantitas (EQ)
Rp6.765.000+ Rp5.000.000 + Rp102.750.000
HPP =
4
Rp117.515.000
HPP =
4
HPP = Rp29.378.250
6.2 Proyeksi Sumber Dana
Modal awal yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah sebesar Rp. 8.560.000.000 Kebutuhan dalam menjalankan usaha ini diperoleh dari modal sendiri Rp8.000.000.000, Pinjaman dari kreditor (Bank) sebesar Rp. 560.000.000 dengan bunga yang rendah dan akan dikembalikan sekitar 5 tahun. Biaya selanjutnya akan dipenuhi oleh pemasukan seiring dengan menaiknya angka penjualan produk
6.3 Proyeksi Penerimaan
Proyeksi penerimaan yang ada pada perusahaan Trans Kids ini berapa banyak uang yang didapat selama periode tertentu. Jumlah uang yang didapat, ditentukan dengan metode harga pokok plus laba yaitu dengan cara menambah harga pokok produksi dengan persen laba yang diinginkan.
6.4 Analisis Kelayakan Finansial
Secara garis besar perusahaan Trans Kids dikatakan sebagai usaha yang layak untuk dikembangkan karena tergolong ke dalam tipe usaha A yaitu New Market dimana kami selaku produsen dapat memberikan suatu ide baru yang mana belum adanya perusahaan-perusahaan jasa travel yang mampu memberikan fasilitas arena bermain untuk anak-anak terutama di Indonesia.
6.5 Analisis Rugi dan Laba
Berkaitan dengan proyeksi sumber dana yang mana sumber dana utamanya adalah peminjaman awal sebesar Rp. 560.000.000 kepada Bank, tentunyaa perhitungan laba dan rugi menjadi hal paling penting yang harus dilakukan dan dijaga serta diawasi dan dievaluasi berkala secara transparan, untuk mencegah molornya waktu pembayaran terhadap Bank karena kesalahan perhitungan.
Hal ini juga dilakukan untuk mengevaluasii kinerja para karyawan dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara berkala sehingga langsung dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
6.6 Titik Impas
Titik impas adalah satu analisis yang menunjukan kondisi perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Untuk menganalisis titik impas, biaya-biaya perusahaan perlu di klasifikasikan menjadi dua, yaitu :
a. Biaya tetap (Fixed Cost)
Biaya yang besarnya tidak berubah-ubah mengikuti jumlah output yang diinginkan, yang termasuk Fixed Cost adalah :
- Pimpinan / Owner : Rp5.000.000
- Tenaga Kerja : Rp5.000.000
- Biaya Pengelolaan Bus : Rp8.000.000
- Biaya Penyusutan : Rp91.500.000
Rp109.500.000
b. Biaya variable
Biaya yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan output yang diinginkan yang termasuk biaya variable adalah :
- Bahan baku : Rp6.765.000
Rumus Titik Impas :
TFC
Qimpas =
Harga Jual/unit – TVC/Unit
Rp109.500.000
=
Rp6.000.000 – Rp2.000.000
= Rp105.500.000
Jadi titik impasnya adalah sebesar Rp105.500.000 yang harus diperoleh setiap bulannya dari perolehan penjualan jasa . Apabila kurang dari jumlah tersebut maka, Perusahaan Trans Kids akan melalui kerugian.
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Hasil dari uraian proposal diatas maka dapat disimpulkan bahwa peluang usaha dalam usaha mengembangkan bus travel ini baik dari segi ide, sasaran pasar, hingga rencana financial memiliki prospek yang baik dunia bisnis dan masa depan. Namum hal ini akan terus berjalan dan bertahan jika jumlah penumpang terus berada di atas titik impas yang telah ditentukan. Dan total pendapatan yang diterima tetap lebih tinggi dari total biaya atau pengeluaran. Selain itu perusahaan ini dapat berjalan dengan baik jika segala perencanaan yang disusun dengan matang dan terstruktur. Jadi realisasi yang terjadi tidak menyimpang dari perencanaan yang ditetapkan. Namun faktor yang terpenting adalah jiwa dan karakter dari para entrepreneur ini sendiri.
Dalam memulai suatu usaha pasti tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan yang terjadi. Khususnya hambatan yang dialami oleh usaha yang baru berdiri dan baru mulai berjalan. Hambatan yang terbesar yang dialami usaha baru adalah sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mengenal produk jasa ini. Promosi ini tidak terlepas dari adanya penentuan segmen pasar dari suatu usaha. Maka segmen pasar dari usaha ini adalah masyarakat golongan menengah dan menengah keatas yang ingin berpergian sendiri maupun bersama keluarga dan teman-temannya.
7.2 Saran
Usaha ini sudah cukup baik konsep, perencanaan, segmen pasar dan tujuan dari usaha ini. Hanya saja karena banyaknya modal yang digunakan untuk memulai usaha ini perlu lebih diperhatikan dan lebih terperinci agar kelak jika perusahaan ini dapat berjalan tidak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil. Namun tetap dilakukan upaya yang sebaik-baiknya dalam menyusun proposal ini agar laporan yang disajikan dapat terealisasikan dengan baik.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Munculnya ide berwirausaha ini tak lain atas dasar pengalaman pribadi. Selama ini banyak orang yang merasakan ketindaknyamanan dalam berkendaraan salah satunya menggunakan tranportasi bus. Hal yang paling mengundang perhatian penulis yaitu terutama yang dialami oleh anak-anak. Sering kali anak-anak merasa cepat bosan, dan bingung apa yang harus mereka lakukan selama berada di dalam bus. Padahal jika kita tinjau lebih dalam, seharusnya anak-anak dapat tetap beraktivitas serta mengekspresikan apa yang ingin mereka lakukan sekalipun itu dilakukan di dalam bus. Karena dengan mereka mengekspresikan diri, maka akan banyak sekali ilmu dan hal-hal positif yang dapat mereka peroleh. Oleh itu untuk membangun suatu suasana yang konservatif, tentunya di dalam bus tersebut juga perlu ditunjang oleh beberapa fasilitas yang dapat membuat nyaman anak-anak selama perjalanan. Atas dasar pemikiran itulah, sehingga munculah ide dalam berbisnis dibidang transportasi bis travel dengan nama “ TRANS KIDS” , yaitu dengan upaya mengembangkan fasilitas yang ada di dalam bus. Oleh karena itu, tambahan fasilitas yang ada di dalamnya diharapkan dapat membantu para konsumen terutama anak-anak untuk memperoleh kenyamanan. Selain itu, alasan lain untuk menjalankan bisnis ini adalah dengan adanya peluang yang menjanjikan untuk memperoleh keuntungan di pangsa pasar demi bersaing di bidang transportasi. Sehingga segmen pasar dari bisnis Bus Travel “ TRANS KIDS ” ini adalah masyarakat menengah dan menengah keatas yang ingin berpergian, baik itu untuk kepentingan bertamasya, kegiatan study tour bersama keluarga atau dari instansi yang menyelenggarakan acara tersebut.
Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan bus travel yang berlomba-lomba dalam menciptakan suatu ide yang kreatif dan inovatif, guna memenuhi kebutuhan para konsumen. Namun sedikit diantaranya yang hanya memberikan fasilitas yang menunjang bagi anak-anak. Mereka lebih fokus terhadap para konsumen remaja serta dewasa saja. Untuk itulah Bus Travel “ TRANS KIDS “ ini hadir untuk mengatasi setiap kejenuhan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak pada saat perjalanan serta turut menjadikan bus travel ini menjadi medium dalam membantu anak-anak untuk memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Seperti halnya yang ingin disampaikan dalam motto “ TRANS KIDS “ itu sendiri yaitu Easy Way to Get Fun Experinces.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mencari dan menemukan ide untuk mengembangkan wawasan dalam berwirausaha serta mempelajari peluang bisnis yang menjanjikan yang dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan bisnis dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu tujuan penulisan proposal ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan.
1.3 Metode Penulisan
Metode penulisan proposal ini adalah dengan cara observasi langsung di Terminal Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Taman Bermain Anak-Anak serta pengumpulan data yang diperoleh melalui internet, wawancara sumber dan data yang diperoleh sendiri secara individual. Data berupa gambar seperti denah didapat dengan cara membuat sendiri menggunakan software khusus yaitu Corel Draw dan Adobe Photoshop. Semua data yang diperoleh sesui dengan kebutuhan pada mata kuliah Kewirausahaan.
BAB II
RUMUSAN IDE BISNIS
Dalam menciptakan suatu ide usaha tidak terlepas dari pengurus ruang lingkup internal dan eksternal. Begitu pula dalam upaya merealisasikannya, karena kedua ruana lingkup tersebut memiliki pengaruh besar terhadap bisnis yang akan dijalankan baik secara perkembangan maupun prospek bisnis di masa depan.
2.1 Analisis Lingkungan Internal
Banyak hal yang dapat digolongkan ke dalam analisis internal yang mempengaruhi bisnis, salah satunya adalah Pengelolaan Resiko. Pengelolaan risiko dolakukan dengan mengidentifikasi, menghitung dan mengantisipasi serta menyiasati risiko bisnis yang mungkin terjadi sehingga dapat meminimalisir risiko dan mengoptimalisasi kinerja yang ada dalam lingkungan perusahaan atau internal. Contoh lingkungan internal dapat dilihat dari aspek keuangan, sumber daya manusia, produksi dan pemasaran.
2.2 Analisis Lingkungan Eksternal
Lingkungan adalah pola dimana semua kondisi atau faktor eksternal mempengaruhi atau menuntun kearah kesempatan atau ancaman bagi kehidupan dan pengembangan perusahaan. Sebelum perusahaan dapat memulai pemrumusan strategi, manajemen harus mengamati lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang mungkin terjadi. Untuk itu perlu dilakukan Pengamatan Lingkungan untuk mengetahui tingkat kekerasan lingkungan yang dihadapi suatu perusahaan dalam menentukan strategi bisnisnya. Pengamatan lingkungan adalah upaya pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan ekternal kepada pihak manajemen dalam perusahaan sebagai alat manajemen untuk menghindari kejutan strategi serta memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang.
2.3 Mengelompokan Ide Usaha
• Tipe A > New Market
Ide memasarkan (produk/usaha) ke wilayah lain. Ide menawarkan kepada konsumen dengan barang/jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat namun sudah ada di wilayah lain.
• Tipe B > New Technology
Menerapkan teknologi baru. Ide mererapkan untuk suatu proses produksi.
• Tipe C > New Benefit
Membuat nilai tambah produk. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi/produk lama.
Tipe ide dari bisnis bus travel Trans Kids ini adalah Tipe A > New Market, alasannya karena belum adanya perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas arena bermain untuk anak-anak terutama di Indonesia. Dengan adanya ide dan inovasi tersebut diharapkan dengan hadirnya bisnis semacam ini, akan dapat memotivasi para perusahaan-perusahaan jasa tranportasi untuk lebih mengembangkan fasilitas-fasilitas yang ada didalam produk jasa mereka.
BAB III
RENCANA PRODUKSI
Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat menghasilkan jasa yang memuaskan, sebuah aktivitas produksi harus dikelola dengan baik melalui 4 fungsi manajemen atau yang lebih dikenal dengan POAC yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengaturan), Actuating (Peranan Aksi), Controlling (Pengendalian). Aktivitas perencanaan dibidang produksi tersebut antara lain :
3.1 Proses Produksi
Dalam menjalankan proses produksi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum akhirnya bus bisa siap pakai oleh para konsumen. Tahapan tersebut terdiri dari : Tahap Investasi, Tahap Produksi, Tahap Pemasaran dan Tahap Operasi. Dibawah ini adalah skema Alur Proses Produksi PT Trans Kids Travel :
Alur Proses Produksi Trans Kids Travel Bus
3.2 Kapasitas Produksi
Perencanaan kapasitas produksi jasa bus travel TRANS KID ini disesuaikan dengan permintaan puncak, yaitu berkenaan dengan waktu musim liburan sekolah dan sejumlah perayaan besar seperti : Natal, Idul Fitri, Tahun Baru dsb.
Oleh karena itu untuk dapat memenuhi besarnya permintaan puncak tersebut , maka perusahaan menyediakan sekitar 20 bus dipersiapkan agar sesuai dengan permintaan pasar. Karena dapat dipastikan bahwa dalam waktu-waktu tersebut peningkatan para pengguna jasa bus travel akan meningkat 97%, melebihi permintaan pada hari-hari biasa.
3.3 Pengendalian Kualitas
Pengendalian kualitas merupakan proses monitoring kinerja produk yang membandingkan antara perencanaan dan hasil yang diperoleh apakah sesuai atau tidak.
Pengendalian kualitas perlu diaktualisasikan agar kualitas serta kenyamanan para pengguna jasa bus travel ini tetap terjaga. Untuk memenuhi hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan poin penting dalam menjalankan suatu usaha. Kenyamanan konsumen menjadi prioritas untuk mempertahankan kualitas
2. Selektivitas karyawan yang memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya, dan mampu bekerja secara profesional
3. Selalu menjaga kondisi kendaraan, agar memenuhi standarisasi kelayakan berkendara
4. Menjaga kondisi mesin melalui pemeriksaan rutin, hal tersebut dilakukan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan dan terlebih dapat memperpanjang umur mesin
5. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi ban, sparepart, dan kebutuhan lain berkaitan dengan pengadaan fasilitas di dalam bus
6. Memberikan pelayanan terbaik dan bersikap ramah kepada konsumen
7. Menambah jumlah armada dalam rangka mengatasi lonjakan permintaan.
3.5 Layout Sarana Produksi
Bus sarana produksi PT Trans Kids memiliki sebanyak 20 unit. Masing-masing unit memiliki ukuran 5x3m. Ukurannya yang panjang dan lebar memungkinkan menampung konsumen anak sebanyak 35 orang.
Gambar 1. 1 Bus Sarana Produksi PT TRANS KIDS COMPANY
Fasilitas :
• Driver Room
• TV & DVD Player
• Game Station
• Chairs
• Air Conditioner
• Mini Canteen
• Fun Learning Area
• Toilet
BAB IV
RENCANA PEMASARAN
Rencana pemasaran produk jasa dapat dikelompokkan dalam empat strategi yang terkenal dengan istilah marketing mix (Bauran Pemasaran). Bauran pemasaran dalam bisnis ini diantaranya :
4.1 Strategi Produk (Product Mix)
Produk ini merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa tranportasi yang diberi nama TRANS KID. Hal yang membedakan antara produk ini dengan beberapa usaha tranportasi ini terletak pada penambahan fasilitas berupa arena bermain mini yang khusus dijadikan sebagai media penunjang bagi kreatifitas anak-anak. Perbedaan lain juga terdapat pada bentuk fisik dari produk itu sendiri, dimana bus travel TRANS KIDS ini memiliki bentuk yang lebar dan memanjang sehingga memungkinkan dapat menampung banyak konsumen dan merekapun akan mendapatkan keleluasaan dalam bergerak karena ruang yang disediakan cukup representatif.
4.2 Strategi Harga (Price Mix)
Trans Kids Travel Bus menawarkan harga jasa yang disesuaikan dengan segmentasi pasar yang dikhususkan memiliki status ekonomi sosial (SES) menengah keatas. Untuk harga sekali perjalanan konsumen akan dikenakan biaya untuk sekali perjalanan sesuai rute :
- Jakarta-Bandung : Rp2.000.000
- Jakarta-Bali : Rp6.000.000
4.3 Strategi Distribusi (Place Mix)
Langkah utama yang dilakukan agar produk ini dikenali oleh konsumen yaitu dengan cara membuka office centre atau kantor pusat dan kantor cabang pembantu atau office helper yang telah tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, dan Pulau Bali. Jarak tempuhnya pun dikhususkan hanya di sekitar Pulau Jawa dan Bali. Dengan demikian saluran pemasarannya merupakan tingkat dua yang berarti bahwa proses distribusinya terdiri dari dua perantara, yaitu kantor pusat dan kantor cabang pembantu yang mana dalam proses kerjanya diawasi oleh para kepala bagiannya masing-masing. Dengan demikian produk ini menggunakan saluran distribusi tingkat dua.
Berikut adalah Bagan Alur Distribusi Produk Jasa pada Trans Kids Travel
4.4 Strategi Promosi (Promotion Mix)
Strategi promosi yang dilakukan oleh Trans Kids Travel Bus untuk dapat dikenal oleh masyarakat yaitu melalui media periklanan baik itu melalui media massa : televisi, radio, internet serta media cetak : koran, spanduk, brosur, pamplet, flyers, majalah yang akan dipublikasikan di tempat-tempat umum dan sejumlah tempat strategis lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Taktik Pemasaran
a. WHAT
Untuk menarik minat konsumen maka bus travel TRANS KIDS ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Fasilitas tersebut antara lain full AC, tempat duduk yang nyaman, arena bermain mini (Fun mini area) TV, DVD Player, Toilet, Mini Kantin, dan game station sebagai hiburan untuk anak-anak selama di perjalanan. Untuk menjaga berbagai fasilitas tersebut maka perlu dilakukan :
1. Menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan poin penting dalam menjalankan suatu usaha, terutama usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi. Kenyamanan konsumen menjadi prioritas untuk mempertahankan kualitas.
2. Selektivitas karyawan yang memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya, dan
mampu bekerja secara profesional
3. Selalu menjaga kondisi kendaraan, agar memenuhi standarisasi kelayakan berkendara.
4. Menjaga kondisi mesin melalui pemeriksaan rutin, hal tersebut dilakukan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan dan terlebih dapat memperpanjang umur mesin.
5. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi ban, sparepart, dan kebutuhan lain berkaitan dengan pengadaan fasilitas di dalam bus.
6. Memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen,
7. Bersikap ramah pada saat melayani konsumen.
b. WHO
TRANS KIDS Travel Bus memiliki karyawan sebanyak 100 orang yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang pembantu. Serta sebanyak 20 armada bus yang terdiri dari 20 pramudi dan Co Driver. Serta sebanyak 20 orang yang ada pada bagian Quality Control yang bertugas mengawasi dan mengatur performa kendaraan.
c. WHERE
Trans Kids Travel Bus memiliki kantor pusat di Jakarta, Bandung dan Bali . Kantor pusat yang ada di daerah Jakarta beralamat di Jl. Duren Tiga Barat VI No. 6 Warung Buncit, Jakarta selatan. Untuk daerah Bandung beralamat di Jl. Riau No. 9A, Bandung dan untuk kantor pusat di Bali beralamat di Jl. Bhrata Raya Kav.9 C No. 45, Denpasar, Bali.
d. HOW
Untuk memperkenalkan produk yang bergerak di bidang jasa transportasi ini , maka perlu dilakukan upaya mengiklankan produk melalui media elektonik : TV, radio, internet, dan media cetak : Koran, majalah, spanduk, billboard dll.
BAB V
RENCANA ORGANISASI
5.1 Struktur Organisasi
Keterangan :
1. Trans Kids Company, dipimpin oleh seorang presiden direktur. Dalam menjalankan kepemimpinannya ia dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
2. Wakil presiden membawahi empat jabatan direktur diantaranya : direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur HRD (Human Resources Development), dan Direktur Quality Control.
3. Direktur pemasaran memiliki tugas dan fungsi yaitu memproyeksikan identitas perusahaan untuk disampaikan kepada masyarakat serta menjalankan tugas-tugas di bidang pemasaran produk. Peranan direktur pemasaran juga tidak terlepas dari tugas dan peran serta bagian marketing komunikasi yang akan mengoptimalkan kinerja direktur pemasaran dalam memasarkan produk.
4. Direktur keuangan membawahi tiga kepala bagian, yaitu kepala bagian akuntansi yang bertugas untuk mencatat dan menghitung segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Kepala bagian perpajakan bertugas dalam mengurusi perpajakan perusahaan dan kepala bagian audit yang bertugas melakukan pemeriksaan ulang dalam hal keuangan terhadap beberapa output dan input yang diperoleh.
5. Direktur HRD atau Direktur SDM membawahi kepala bagian personalia yang bertugas dalam mengurusi karyawan dan driver serta bertugas dalam menyeleksi dan menerima karyawan serta driver yang memiliki skill dan keahlian yang memenuhi kriteria perusahaan. Bagian personalia membawahi karyawan, driver dan co driver.
6. Direktur quality control membawahi bagian quality control yang bertugas dalam mengontrol dan menjaga kondisi kendaraan (Bus), serta bertanggung jawab dalam pengoperasian mesin serta bagian –bagian bus, terutama sebelum melakukan perjalanan. Bagian quality control membawahi bagian mekanis.
7. Keberadaan humas dalam perusahaan yaitu memiliki peranan dalam menjaga pada aspek hubungan Publik Intern yang meliputi hubungan dengan karyawan, pemegang saham, dan stakeholder. Serta meliputi hubungan Publik Extern antara lain dengan pelanggan selaku konsumen, instansi pemerintah, dan juga hubungan dengan pers. Hubungan baik yang tercipta diantara keduanya akan memberikan pengaruh positif bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu fungsi humas juga membantu presiden direktur dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam perusahaan.
BAB VI
RENCANA FINANSIAL
6.1 Proyeksi Kebutuhan Biaya
Dalam menjalankan suatu usaha, kebutuhan biaya merupakan hal terpenting yang termasuk ke dalam modal awal. Kebutuhan biaya tersebut dijadikan sebagai sumber dana untuk modal awal memulai usaha. Biaya yang dibutuhkan dibagi menjadi 2, yaitu:
6.1.1 Biaya Langsung
Biaya Langsung adalah biaya yang langsung dibebankan kepada suatu jumlah atau hasil tertentu. Dalam PT. Trans Kids Co. biaya langsung adalah sebagai
berikut :
a. Biaya Bahan Baku :
1. Bensin(Solar)
600 Liter @ Rp5400/minggu Rp3.240.000
2. Kertas Untuk Tiket 200 Lembar @ Rp1500 /minggu Rp300.000
3. Oli 45 Liter @ Rp45.000/minggu Rp2.025.000
4. Uang Tol dan Lain-Lain /minggu Rp1.200.000+
Jumlah Rp6.765.000
b. Tenaga Kerja
20 Orang @ Rp250.000 Rp5.000.000+
Total Biaya Langsung Rp11.490.000
6.1.2 Biaya Tidak Langsung
Biaya tak langsung adalah biaya yang langsung dibebankan kepada hasil produk tertentu, tetapi untuk suatu prestasi misalnya untuk biaya penjualan PT. Trans Kids Co. memprediksikan kebutuhan biaya tak langsung yang terdiri dari biaya :
Overhead
1. Listrik Rp700.000
2. Air Rp500.000
3. Telepon Rp1.500.000
4. Penyusutan : - Bangunan Rp70.000.000 - Bus (Kendaraan) Rp20.000.000
- Peralatan Rp1.500.000
5. Uang Makan Supir dan Karyawan Rp1.500.000
6. Pajak Rp5.000.000
7. Asuransi Supir dan Karyawan Rp1.800.000
8. Biaya lain-Lain Rp250.000
Total Biaya OHC Rp102.750.000
Menghitung HPP Produk
Biaya Bahan Baku+Biaya Tenaga Kerja Langsung+Biaya OHC
HPP =
Jumlah Output Quantitas (EQ)
Rp6.765.000+Biaya Rp5.000.000 + Rp102.750.000
HPP =
20
Rp117.515.000
HPP =
20
HPP = Rp5.875.750
Menghitung HPP Bahan
Biaya Bahan Baku+Biaya Tenaga Kerja Langsung+Biaya OHC
HPP =
Jumlah Output Quantitas (EQ)
Rp6.765.000+ Rp5.000.000 + Rp102.750.000
HPP =
4
Rp117.515.000
HPP =
4
HPP = Rp29.378.250
6.2 Proyeksi Sumber Dana
Modal awal yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah sebesar Rp. 8.560.000.000 Kebutuhan dalam menjalankan usaha ini diperoleh dari modal sendiri Rp8.000.000.000, Pinjaman dari kreditor (Bank) sebesar Rp. 560.000.000 dengan bunga yang rendah dan akan dikembalikan sekitar 5 tahun. Biaya selanjutnya akan dipenuhi oleh pemasukan seiring dengan menaiknya angka penjualan produk
6.3 Proyeksi Penerimaan
Proyeksi penerimaan yang ada pada perusahaan Trans Kids ini berapa banyak uang yang didapat selama periode tertentu. Jumlah uang yang didapat, ditentukan dengan metode harga pokok plus laba yaitu dengan cara menambah harga pokok produksi dengan persen laba yang diinginkan.
6.4 Analisis Kelayakan Finansial
Secara garis besar perusahaan Trans Kids dikatakan sebagai usaha yang layak untuk dikembangkan karena tergolong ke dalam tipe usaha A yaitu New Market dimana kami selaku produsen dapat memberikan suatu ide baru yang mana belum adanya perusahaan-perusahaan jasa travel yang mampu memberikan fasilitas arena bermain untuk anak-anak terutama di Indonesia.
6.5 Analisis Rugi dan Laba
Berkaitan dengan proyeksi sumber dana yang mana sumber dana utamanya adalah peminjaman awal sebesar Rp. 560.000.000 kepada Bank, tentunyaa perhitungan laba dan rugi menjadi hal paling penting yang harus dilakukan dan dijaga serta diawasi dan dievaluasi berkala secara transparan, untuk mencegah molornya waktu pembayaran terhadap Bank karena kesalahan perhitungan.
Hal ini juga dilakukan untuk mengevaluasii kinerja para karyawan dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara berkala sehingga langsung dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
6.6 Titik Impas
Titik impas adalah satu analisis yang menunjukan kondisi perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Untuk menganalisis titik impas, biaya-biaya perusahaan perlu di klasifikasikan menjadi dua, yaitu :
a. Biaya tetap (Fixed Cost)
Biaya yang besarnya tidak berubah-ubah mengikuti jumlah output yang diinginkan, yang termasuk Fixed Cost adalah :
- Pimpinan / Owner : Rp5.000.000
- Tenaga Kerja : Rp5.000.000
- Biaya Pengelolaan Bus : Rp8.000.000
- Biaya Penyusutan : Rp91.500.000
Rp109.500.000
b. Biaya variable
Biaya yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan output yang diinginkan yang termasuk biaya variable adalah :
- Bahan baku : Rp6.765.000
Rumus Titik Impas :
TFC
Qimpas =
Harga Jual/unit – TVC/Unit
Rp109.500.000
=
Rp6.000.000 – Rp2.000.000
= Rp105.500.000
Jadi titik impasnya adalah sebesar Rp105.500.000 yang harus diperoleh setiap bulannya dari perolehan penjualan jasa . Apabila kurang dari jumlah tersebut maka, Perusahaan Trans Kids akan melalui kerugian.
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Hasil dari uraian proposal diatas maka dapat disimpulkan bahwa peluang usaha dalam usaha mengembangkan bus travel ini baik dari segi ide, sasaran pasar, hingga rencana financial memiliki prospek yang baik dunia bisnis dan masa depan. Namum hal ini akan terus berjalan dan bertahan jika jumlah penumpang terus berada di atas titik impas yang telah ditentukan. Dan total pendapatan yang diterima tetap lebih tinggi dari total biaya atau pengeluaran. Selain itu perusahaan ini dapat berjalan dengan baik jika segala perencanaan yang disusun dengan matang dan terstruktur. Jadi realisasi yang terjadi tidak menyimpang dari perencanaan yang ditetapkan. Namun faktor yang terpenting adalah jiwa dan karakter dari para entrepreneur ini sendiri.
Dalam memulai suatu usaha pasti tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan yang terjadi. Khususnya hambatan yang dialami oleh usaha yang baru berdiri dan baru mulai berjalan. Hambatan yang terbesar yang dialami usaha baru adalah sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mengenal produk jasa ini. Promosi ini tidak terlepas dari adanya penentuan segmen pasar dari suatu usaha. Maka segmen pasar dari usaha ini adalah masyarakat golongan menengah dan menengah keatas yang ingin berpergian sendiri maupun bersama keluarga dan teman-temannya.
7.2 Saran
Usaha ini sudah cukup baik konsep, perencanaan, segmen pasar dan tujuan dari usaha ini. Hanya saja karena banyaknya modal yang digunakan untuk memulai usaha ini perlu lebih diperhatikan dan lebih terperinci agar kelak jika perusahaan ini dapat berjalan tidak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil. Namun tetap dilakukan upaya yang sebaik-baiknya dalam menyusun proposal ini agar laporan yang disajikan dapat terealisasikan dengan baik.
Kewirausahaan.... "Rumah Makan Lesehan Ala Yogyakarta "
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1. IDE BISNIS
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini didirikan karena permintaan masyarakat yang tinggi akan Rumah Makan yang nyaman, murah namun tetap higienis dan menyehatkan dengan mengandalkan resep tradisional turun menurun.
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini berdiri di daerah Manggarai dengan bangunan dua lantai. RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini didirikan karena banyaknya Rumah Makan cepat saji yang berdiri dengan menu yang itu – itu saja dan dengan harga makanan yang cukup mahal.
Dengan didirikannya RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini, di harapkan para pengunjung dari berbagai kalangan mulai dari anak sekolahan hingga orang kantoran bisa merasakan dan menikmati cita rasa dari makanan yang di hidangkan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA sambil menikmati suasana pedesaan yang di berikan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
Di dalam mendirikannya, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menerapkan beberapa ide didalamnya agar para pengunjung dapat dengan mudah menikmati sajiannya seperti paket keluarga, dimana setiap keluarga yang memilih paket ini dapat merasakan suasana makan bersama keluarga seperti dirumah. Juga terdapat paket ulang tahun, dimana setiap orang yang memilih paket ini di saat orang tersebut sedang ulang tahun maka akan mendapatkan pelayanan dan diskon khusus ulang tahun sebagai hadiah dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA. Selain itu, akan ada paket Fun Games, dimana pengunjung yang memilih paket ini akan memilih satu permainan yang unik, kreatif, serta dapat memberikan kesenangan sambil menunggu makanan yang dipesan dihidangkan.
Walau sebenarnya, format dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA adalah duduk lesehan, namun tetap memberikan sebuah ruangan formalbila sang pengunjung membutuhkan untuk rapat atau meeting.
Kebutuhan akan makanan serta minuman yang sehat, hiegienis, murah serta cita rasa yang enak dan nikmat yang di butuhkan setiap manusia di dunia, karena sesuai dengan motto kami, “ Asri, Nyaman, Murah namun Berkualitas “, maka kami mendirikan RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA di daerah Manggarai dengan makanan utamanya adalah makanan khas YOGYAKARTA dan ada berbagai makanan khas dari daerah lainnya.
Dalam pendirian dan pengembangannya, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menemukan beberapa masalah, diantaranya :
1. Saingan
Semakin banyak kebutuhan dan permintaan masyarakat akan konsumsi yang begitu tinggi membuat para wirausaha berlomba – lomba mendirikan usaha di bidang makanan sehingga saingan di bidang makanan ini semakin tinggi.
2. Cita Rasa
Dalam hal ini, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA melihat bahwa makanan Khas YOGYAKARTA di daerah Manggarai masih belum ada karena terlalu banyak rumah makan cepat saji yang bermucnulan dengan menu yang itu – itu saja. Kalaupun ada Rumah makan yang menyajikan makanan Khas YOGYAKARTA, cita rasanya masih kurang enak selain itu harganya yang relative mahal. Oleh karena itu, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA didirikan.
3. Kondisi dan Fasilitas
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA memberikan fasilitas dan kondisi yang lain dari Rumah Makan Sejenis, misalnya pada rumah makan – rumah makan lainnya para pengunjung menikmati makanannya sambil duduk di sebuah kursi atau bangku tapi pada RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, para pengunjung dapat menikmati makanannya sambil duduk di bawah atau istilahnya adalah lesehan. Selain itu, pada RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA para pengunjung di berikan alunan – alunan tembang jawa yang khas dari Yogyakarta sehingga suasananya seperti di Yogyakarta.
Jadi, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini menjadi sangat penting dan strategis bagi para pengunjung di daerah tersebut dan sekitarnya.
2. SUMBER IDE
Sumber ide yang di dapat dari pendirian RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini berdasarkan hobi wisata kuliner para pendiri RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, selai itu RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini didirikan di daerah manggarai karena berdasarkan survey lapangan menyatakan bahwa di daerah tersebut tidak ada rumah makan seperti RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mencari dan menemukan ide untuk mengembangkan wawasan dalam berwirausaha serta mempelajari peluang bisnis yang menjanjikan yang dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan bisnis dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu tujuan penulisan proposal ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan.
1.3 Metode Penulisan
Metode penulisan proposal ini adalah dengan cara observasi langsung di daerah Manggarai, Jakarta Selatan serta pengumpulan data yang diperoleh melalui internet, wawancara sumber dan data yang diperoleh sendiri secara individual. Data berupa gambar seperti denah didapat dengan cara membuat sendiri menggunakan software khusus yaitu Auto Shapes dan Corel Draw. Semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pada mata kuliah Kewirausahaan.
BAB II
RUMUSAN IDE BISNIS
Dalam menciptakan suatu ide usaha tidak terlepas dari pengurus ruang lingkup internal dan eksternal. Begitu pula dalam upaya merealisasikannya, karena kedua ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh besar terhadap bisnis yang akan dijalankan baik secara perkembangan maupun prospek bisnis di masa depan.
2.1 Analisis Lingkungan Internal
Banyak hal yang dapat digolongkan ke dalam analisis internal yang mempengaruhi bisnis, salah satunya adalah Pengelolaan Resiko. Pengelolaan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menghitung dan mengantisipasi serta menyiasati risiko bisnis yang mungkin terjadi sehingga dapat meminimalisir risiko dan mengoptimalisasi kinerja yang ada dalam lingkungan perusahaan atau internal. Contoh lingkungan internal dapat dilihat dari aspek keuangan, sumber daya manusia, produksi dan pemasaran.
2.2 Analisis Lingkungan Eksternal
Lingkungan adalah pola dimana semua kondisi atau faktor eksternal mempengaruhi atau menuntun kearah kesempatan atau ancaman bagi kehidupan dan pengembangan perusahaan. Sebelum perusahaan dapat memulai perumusan strategi, manajemen harus mengamati lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang mungkin terjadi. Untuk itu perlu dilakukan Pengamatan Lingkungan untuk mengetahui tingkat kekerasan lingkungan yang dihadapi suatu perusahaan dalam menentukan strategi bisnisnya. Pengamatan lingkungan adalah upaya pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan ekternal kepada pihak manajemen dalam perusahaan sebagai alat manajemen untuk menghindari kejutan strategi serta memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang.
2.3 Mengelompokan Ide Usaha
1. Tipe A > New Market
Ide memasarkan (produk/usaha) ke wilayah lain. Ide menawarkan kepada konsumen dengan barang/jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat namun sudah ada di wilayah lain.
2. Tipe B > New Technology
Menerapkan teknologi baru. Ide mererapkan untuk suatu proses produksi.
3. Tipe C > New Benefit
Membuat nilai tambah produk. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi/produk lama.
Tipe ide dari bisnis RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini adalah Tipe C > New Benefit, alasannya karena bisnis serupa sudah ada, namun masih belum disempurnakan. Dengan adanya ide dan inovasi tersebut diharapkan dengan hadirnya bisnis semacam ini, akan dapat membuat para konsumen untuk hidup dengan makanan – makanan yang sehat serta bergizi.
BAB III
RENCANA PRODUKSI
Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat menghasilkan jasa yang memuaskan, sebuah aktivitas produksi harus dikelola dengan baik melalui 4 fungsi manajemen atau yang lebih dikenal dengan POAC yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengaturan), Actuating (Peranan Aksi), Controlling (Pengendalian). Aktivitas perencanaan dibidang produksi tersebut antara lain :
3.1 Proses Produksi
Dalam menjalankan proses produksi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum akhirnya RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA membuka usahanya. Tahapan tersebut terdiri dari : Tahap Investasi, Tahap Produksi, Tahap Pemasaran dan Tahap Operasi. Dibawah ini adalah skema Alur Proses Produksi RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA :
Gambar 1 : Alur Proses Produksi
3.2 Kapasitas Produksi
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa makanan. Di dalam hal ini, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA mempunyai rencana kapasitas dimana RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menentukan rencana kapasitas berdasarkan jumlah pengunjung yang datang berkunjung ke RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA. Pada hari pertama pembukaan, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menargetkan atau merencanakan jumlah pengunjung yang datang lebih dari 100 orang. Namun setelah hari pertama pembukaan. RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA akan meningkatkan target tersebut menjadi minimal 400 porsi/ hari.
Rencana kapasitas yang direncanakan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini, akan di dukung oleh fasilitas yang diberikan. Seperti, ruang makan yang nyaman dan suasana yang kental dengan nuansa YOGYAKARTA. Selain itu, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA akan mendukung rencana kapasitas tersebut melalui cita rasa dari makanan yang di sajikan. Sehingga, setiap hari aka nada peningkatan pengunjung yang datang ke RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA dan pada akhirnya target minimal 400 porsi/ hari akan terwujud.
3.3 Pengendalian Kualitas
Pengendalian kualitas merupakan proses monitoring kinerja produk yang membandingkan antara perencanaan dan hasil yang diperoleh apakah sesuai atau tidak.
Pengendalian kualitas perlu diaktualisasikan agar kualitas serta kenyamanan para pengguna jasa RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini tetap terjaga. Untuk memenuhi hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan poin penting dalam menjalankan suatu usaha. Kenyamanan konsumen menjadi prioritas untuk mempertahankan kualitas
2. Selektivitas karyawan yang memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya, dan mampu bekerja secara profesional
3. Selalu menjaga kualitas bahan – bahan makanan
4. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi ban, sparepart, dan kebutuhan lain berkaitan dengan pengadaan fasilitas di dalam bus
5. Memberikan pelayanan terbaik dan bersikap ramah kepada konsumen
3.4 RENCANA LOKASI
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, didirikan di daerah Manggarai karena menurut hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh tim dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA. Di daerah yang akan di jadikan lokasi tersebut belum ada Rumah Makan sejenis, sehingga memungkinkan bagi RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA untuk mendapatkan serta meningkatkan jumlah pengunjung setiap harinya sehingga target 400 porsi/ hari dapat terpenuhi. Selain itu di daerah tersebut juga terdapat sekolah, kampus hingga perkantoran yang semakin meyakinkan RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA bahwa rencana kapasitas yang telah di targetkan dapat terwujud.
3.5 Layout Sarana Produksi
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA dapat menampung konsumen sebanyak 200 orang/ hari yang dapat di tampung sebanyak 115 orang pada lantai satu dan 85 orang pada lantai dua.
Fasilitas yang diberikan RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA :
1. Area Lesehan
2. Table Area
3. Music Area
4. Gamelan Area
5. Free Hot Spot area.
6. Air Conditioner
7. Meeting Room
8. Toilet
Gambar 2 : Fasilitas – fasilitas yang ada.
Gambar 3 : Denah Tata Ruang Lantai 1
Gambar 4 : Denah Tata Ruang Lantai 2
3.6 Penjadwalan Produksi
NO AKTIVITAS TIME SCHEDULE
BULAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul agu Sep Okt Nov Des
1 Investasi
a. Mencari Dana (Modal)
b. Membangun Gedung / Rumah Makan
c. Menyiapkan Peralatandan Perlengkapan
d. Membangun dan mendekorasi fasilitas
2 Produksi
a. Mencari Karyawan
b. Mencari koki dan Assisten koki
3 Pemasaran
a. Melakukan Promosi melalui Koran, pamflet, TV, dan Radio
b. Membuat Spanduk dan Brosur serta mengiklankan melalui Internet, majalah dan Media Lainnya
4 Operasi
a. Membuka rumah makan
BAB IV
RENCANA PEMASARAN
Rencana pemasaran produk jasa dapat dikelompokkan dalam empat strategi yang terkenal dengan istilah marketing mix (Bauran Pemasaran). Bauran pemasaran dalam bisnis ini diantaranya :
4.1 Strategi Produk (Product Mix)
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, menyajikan dan memberikan pelayanan di bidang jasa makanan. RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menghasilkan produk – produk berupa makanan jadi seperti gudek Yogyakarta yang menjadi andalan dan kekuatan dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA memberikan beberapa atribut sebagai pelengkap dan penyempurna dari produk – prdoduk yang ada, yang di jadikan sebagai kekuatan serta keunggulan dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA yang membuat RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA berbeda di bandingkan dengan rumah makan sejenis.
1. Hidangan di berikan dalam waktu kurang dari 10 menit
2. Memberikan jaminan, apabila dalam menghidangkan makanan tidak sesuai dengan pesanan yang di minta
3. Memberikan diskon 10% atas pembelian lebih dari Rp.200.000
4. Memberikan diskon 20% untuk member atas pembelian lebih dari Rp.200.000
5. Dari setiap pembelian, 7% dari hasil pembelian para konsumen akan di sumbangkan kepada yang membutuhkan. Jadi, selain menikmati hidangan dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, para pengujnjung juga dapat beramal secara tidak langsung.
6. Paket hidangan, yaitu paket yang dapat dipilih dan dinikmati oleh setiap kalangan sesuai dengan budget-nya masing – masing.
7. Harga terjangkau, setiap makanan yang di hidangkan di jual dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Mulai dari anak kuliahan sampai pada eksecutive muda.
8. Cita rasa yang sangat nikmat yang membuat lidah para penikmat makanan di RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA “bergoyang” dan selalu ingin kembali menikmati.
9. Kualitas makanan sangat terjamin kebersihan dan kandungan dari makanan tersebut, seperti vitamin, karbohidrat, dsb, yang menjadi pertimbangan.
10. Kualitas dan kebersihan dari bahan – bahan serta alat – alat yang digunakan dalam memproduksi makanan – makanan tersebut.
11. Menerima pesan antar.
12. Suasana rumah makan dengan suasana pedesaan dengan beberapa kolam ikan dan taman.
13. Para pengunjung dapat memilih ikan sendiri sesuai dengan hasil pancingan yang di tangkap tanpa ada biaya tambahan lainnya.
14. Alunan – alunan tembang jawa membawa suasana kental seperti di Yogyakarta sambil makan di area lesehan.
15. Musik modern-pun dapat di dengar sambil menikmati makanan di table area.
16. Format duduk lesehan yang membuat para pengunjung lebih santai dalam menikmati hidangan .
17. Ruangan ber- AC
18. Ruangan yang terpisah antara smoking area dan non-smoking area.
19. Free WI-FI dan HOT SPOT area, yang dapat di nikmati para pengunjung.
20. Tempat parkir yang sangat luas, yang mampu menampung hingga 57 mobil dan 35 motor.
21. Sarana transportasi yang sangat menunjang dan mudah untuk sampai ke RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
4.2 Strategi Harga (Price Mix)
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, memberikan harga yang terjangkau dari kalangan mahasiswa hingga kalangan eksecutive muda. Harga dari produk – produk yang di hasilkan RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, dengan kisaran harga :
Untuk makanan : Rp. 2000 – Rp.75.000 / porsi.
Untuk minuman : Rp. 4000 – Rp. 17.000 / satuan.
Harga tersebut merupakan keputusan dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA kerena menurut hasil survey lapangan yang di lakukan, harga makanan dan minuman sejenis di rumah makan lainnya sangat mahal dengan porsi yang sedikit.
Selain harga perporsi, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA juga memberikan harga – harga per-paket yang lebih murah dan lebih menguntungkan para pengunjung / konsumen. Dan peket – paket itu antara lain :
Paket KELUARGA :
1. PK 1 : Rp. 88.000 / paket untuk 4 orang.
2. PK 2 : Rp. 125.500 / paket untuk 6 orang.
3. PK 3 : Rp. 157.800 / paket untuk 8 orang.
4. PK 4 : Rp. 20.800 / kepala.
Paket ULANG TAHUN :
1. PUT 1 : Rp. 245.000 / paket untuk 8 orang tamu undangan + souvenir.
2. PUT 2 : Rp. 477.000 / paket untuk 16 orang tamu undangan + souvenir.
3. PUT 3 : Rp. 31.100 / kepala tamu undangan + souvenir.
Paket FUN GAMES :
1. FUN 1 : Rp. 97.000 / paket untuk 4 orang + 1 permainan.
2. FUN 2 : Rp. 188.800 / paket untuk 8 orang + 1 permainan.
3. FUN 3 : Rp. 275.500 / paket untuk 12 orang + 1 permainan.
4. FUN 4 : Rp. 28.800 / kepala + 1 pemainan.
Dalam penentuan Harga Jual Produk yang dilakukan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menggunakan COST PLUS PRICE METHODE dimana,
HARGA JUAL PRODUK = HPP + 100% Laba yang di inginkan.
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menetapkan target laba 100% berdasarkan dari fasilitas dan kualitas produk makanan serta saingan yang sedikit di daerah yang di pilih oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
4.3 Strategi Distribusi (Place Mix)
Langkah utama yang dilakukan agar produk ini dikenali oleh konsumen yaitu dengan cara menyebarkan brosur – brosur yang berisikan promosi atas pemberian jasa makanan yang di berikan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA. Dengan demikian saluran pemasarannya merupakan tingkat dua yang berarti bahwa proses distribusinya terdiri dari dua perantara, yaitu pemasok, (pasar sayur, buah dan ikan) dan konsumen. Dengan demikian produk ini menggunakan saluran distribusi tingkat dua.
4.4 Strategi Promosi (Promotion Mix)
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA melakukan promosi melalui,
1. Keluarga dan rekan sejawat, yang mempromosikannya mouth by mouth.
2. Brosur – brosur yang di sebar ke berbagai tempat, seperti perumahan, dan perkantoran.
3. Media massa, seperti koran, majalah, tabloid, hingga radio.
BAB V
RENCANA ORGANISASI
5.1 Struktur Organisasi
5.2 Mekanisme Perintah Kerja
1. RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, dipimpin oleh seorang presiden direktur. Dalam menjalankan kepemimpinannya ia dibantu oleh seorang Wakil Manager.
2. Wakil Manager membawahi empat jabatan direktur diantaranya : Bagian Pemasaran, Bagian keuangan, Bagian Personalia.
3. Bagian pemasaran memiliki tugas dan fungsi yaitu memproyeksikan identitas perusahaan untuk disampaikan kepada masyarakat serta menjalankan tugas-tugas di bidang pemasaran produk. Peranan Bagian pemasaran juga tidak terlepas dari tugas dan peran serta bagian marketing komunikasi yang akan mengoptimalkan kinerja bagian pemasaran dalam memasarkan produk.
4. Bagian keuangan membawahi beberapa bagian, yaitu bagian akuntansi yang bertugas untuk mencatat dan menghitung segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Bagian perpajakan bertugas dalam mengurusi perpajakan perusahaan dan bagian audit yang bertugas melakukan pemeriksaan ulang dalam hal keuangan terhadap beberapa output dan input yang diperoleh.
5. Bagian personalia membawahi beberapa karyawan.
BAB VI
RENCANA FINANSIAL
6.1 Proyeksi Kebutuhan Biaya
Dalam menjalankan suatu usaha, kebutuhan biaya merupakan hal terpenting yang termasuk ke dalam modal awal. Kebutuhan biaya tersebut dijadikan sebagai sumber dana untuk modal awal memulai usaha.
6.1.1 . Rencana Investasi
6.1.2 Rencana Biaya Operasional
i. Bahan Baku / Penolong per hari.
Untuk melayani pengunjung yang datang ke RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA sebanyak ± 400 porsi / hari, sesuai dengan rencana kapasitas yang telah di rencanakan maka di butuhkan total bahan baku Rp. 15.000.000/ hari.
ii. Tenaga Kerja per bulan
iii. Overhead Cost per bulan
iv. Total biaya operasional adalah sebesar :
6.2 Proyeksi Sumber Dana
6.2.1 Rencana CASH
6.2.2 Master Budget
6.2.3 Sumber Dana
Sumber modal yang di dapat oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA berasal dari :
i. Modal sendiri ( Pemilik ) : Rp. 1.400.000.000
ii. Modal Asing ( Pinjaman dari Bank ) : Rp. 900.000.000 +
Total modal : Rp. 2.300.000.000
Pinjaman dari kreditor (Bank) sebesar Rp. 900.000.000 dengan bunga yang rendah dan akan dikembalikan sekitar 5 tahun. Biaya selanjutnya akan dipenuhi oleh pemasukan seiring dengan menaiknya angka penjualan produk
6.3 Proyeksi Penerimaan
Proyeksi penerimaan yang ada pada RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini berapa banyak uang yang didapat selama periode tertentu. Jumlah uang yang didapat, ditentukan dengan metode harga pokok plus laba yaitu dengan cara menambah harga pokok produksi dengan persen laba yang diinginkan.
i. Biaya bahan Baku dan Penolong = ± 400 porsi/ hari = Rp. 15.000.000
ii. Biaya Tenaga Kerja langsung = Tidak ada
iii. OverHead Cost / Bulan
I. Bahan Baku Rp. 15.000.000
II. BTK Rp. –
III. OHC Rp. 137.553.150
Total HPP Rp. 152.553.150
6.3.1 Menghitung HPP per unit (porsi)
Biaya Bahan Baku+Biaya Tenaga Kerja Langsung+Biaya OHC
HPP =
Jumlah Output Quantitas (EQ)
Rp. 152.553.150
HPP =
400 porsi
HPP/ Unit = Rp. 381.381 / Bulan
HPP/ Unit = 12.712 / hari
6.3.2 Menghitung Harga Jual Produk per Unit (Porsi)
HJP/ unit : HPP + % yang di keluarkan
: Rp. 381.381 + 100 %
: Rp. 762.762 / Bulan
: Rp. 25.425 / Hari
6.4 Analisis Rugi dan Laba
1. TR = Q x HJP
= 400 x Rp. 762.762
= Rp. 305.104.800
2. TC = Q x HPP
= 400 x Rp. 381.381
= Rp. 152.552.400
3. LABA/RUGI = TR – TC
= Rp. 305.104.800 – Rp. 152.552.400
= Rp. 152.552.400 / Bln ( Laba )
Berkaitan dengan proyeksi sumber dana yang mana sumber dana utamanya adalah peminjaman awal sebesar Rp. 900.000.000 kepada Bank, tentunya perhitungan laba dan rugi menjadi hal paling penting yang harus dilakukan dan dijaga serta diawasi dan dievaluasi berkala secara transparan, untuk mencegah molornya waktu pembayaran terhadap Bank karena kesalahan perhitungan.
Hal ini juga dilakukan untuk mengevaluasi kinerja para karyawan dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara berkala sehingga langsung dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
6.5 Titik Impas
Titik impas adalah satu analisis yang menunjukan kondisi perusahaan tidak untung dan tidak rugi.
Rumus Titik Impas :
TFC
Qimpas =
Harga Jual/unit – TVC/Unit
Rp 152.553.150
=
Rp 762.762 – Rp 680.000
= 1.843 porsi / bulan
= 61 porsi / Hari
Jadi titik impasnya adalah sebesar 61 porsi/ hari yang harus diperoleh setiap harinya dari pesanan yang di pesan konsumen setiap harinya . Apabila kurang dari jumlah tersebut maka, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA akan melalui kerugian.
6.6 Analisis Kelayakan Finansial
ROI = TOTAL ∏ x 100%
TOTAL INVESTMENT
= Rp. 152.552.400 x 100 %
Rp 1.092.512.800
= 13 % ( Layak )
Secara garis besar RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA dikatakan sebagai usaha yang layak untuk dikembangkan karena bunga komersial yang di peroleh lebih besar dari pada satu ( > 1).
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Hasil dari uraian proposal diatas maka dapat disimpulkan bahwa peluang usaha dalam RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini baik dari segi ide, sasaran pasar, hingga rencana financial memiliki prospek yang baik dunia bisnis dan masa depan. Namum hal ini akan terus berjalan dan bertahan jika jumlah pengunjung/konsumen terus berada di atas titik impas yang telah ditentukan. Dan total pendapatan yang diterima tetap lebih tinggi dari total biaya atau pengeluaran. Selain itu perusahaan ini dapat berjalan dengan baik jika segala perencanaan yang disusun dengan matang dan terstruktur. Jadi realisasi yang terjadi tidak menyimpang dari perencanaan yang ditetapkan. Namun faktor yang terpenting adalah jiwa dan karakter dari para entrepreneur ini sendiri.
Dalam memulai suatu usaha pasti tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan yang terjadi. Khususnya hambatan yang dialami oleh usaha yang baru berdiri dan baru mulai berjalan. Hambatan yang terbesar yang dialami RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA adalah sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk menyatakan kalau RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA berbeda dengan rumah makan sejenis. Maka segmen pasar dari usaha ini adalah masyarakat golongan menengah dan menengah keatas yang ingin menikmati makanan yang murah, sehat, bersih, namun tetap menjaga gizi yang terkandung di dalam setiap porsi makanan.
7.2 Saran
Usaha ini sudah cukup baik, konsep, perencanaan, segmen pasar dan tujuan dari usaha ini. Hanya saja karena banyaknya modal yang digunakan untuk memulai usaha ini perlu lebih diperhatikan dan lebih terperinci agar kelak jika perusahaan ini dapat berjalan tidak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil. Namun tetap dilakukan upaya yang sebaik-baiknya dalam menyusun proposal ini agar laporan yang disajikan dapat terealisasikan dengan baik.
Daftar Pustaka
www.google.com
Meredith, Geofferey. G. 2002. Kewirausahaan “ Teori dan Praktek “. PPm, Jakarta.
Dan beberapa sumber yang di jadikan acuan untuk membentuk dan menjadikan bisnis ini lebih baik.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1. IDE BISNIS
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini didirikan karena permintaan masyarakat yang tinggi akan Rumah Makan yang nyaman, murah namun tetap higienis dan menyehatkan dengan mengandalkan resep tradisional turun menurun.
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini berdiri di daerah Manggarai dengan bangunan dua lantai. RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini didirikan karena banyaknya Rumah Makan cepat saji yang berdiri dengan menu yang itu – itu saja dan dengan harga makanan yang cukup mahal.
Dengan didirikannya RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini, di harapkan para pengunjung dari berbagai kalangan mulai dari anak sekolahan hingga orang kantoran bisa merasakan dan menikmati cita rasa dari makanan yang di hidangkan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA sambil menikmati suasana pedesaan yang di berikan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
Di dalam mendirikannya, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menerapkan beberapa ide didalamnya agar para pengunjung dapat dengan mudah menikmati sajiannya seperti paket keluarga, dimana setiap keluarga yang memilih paket ini dapat merasakan suasana makan bersama keluarga seperti dirumah. Juga terdapat paket ulang tahun, dimana setiap orang yang memilih paket ini di saat orang tersebut sedang ulang tahun maka akan mendapatkan pelayanan dan diskon khusus ulang tahun sebagai hadiah dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA. Selain itu, akan ada paket Fun Games, dimana pengunjung yang memilih paket ini akan memilih satu permainan yang unik, kreatif, serta dapat memberikan kesenangan sambil menunggu makanan yang dipesan dihidangkan.
Walau sebenarnya, format dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA adalah duduk lesehan, namun tetap memberikan sebuah ruangan formalbila sang pengunjung membutuhkan untuk rapat atau meeting.
Kebutuhan akan makanan serta minuman yang sehat, hiegienis, murah serta cita rasa yang enak dan nikmat yang di butuhkan setiap manusia di dunia, karena sesuai dengan motto kami, “ Asri, Nyaman, Murah namun Berkualitas “, maka kami mendirikan RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA di daerah Manggarai dengan makanan utamanya adalah makanan khas YOGYAKARTA dan ada berbagai makanan khas dari daerah lainnya.
Dalam pendirian dan pengembangannya, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menemukan beberapa masalah, diantaranya :
1. Saingan
Semakin banyak kebutuhan dan permintaan masyarakat akan konsumsi yang begitu tinggi membuat para wirausaha berlomba – lomba mendirikan usaha di bidang makanan sehingga saingan di bidang makanan ini semakin tinggi.
2. Cita Rasa
Dalam hal ini, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA melihat bahwa makanan Khas YOGYAKARTA di daerah Manggarai masih belum ada karena terlalu banyak rumah makan cepat saji yang bermucnulan dengan menu yang itu – itu saja. Kalaupun ada Rumah makan yang menyajikan makanan Khas YOGYAKARTA, cita rasanya masih kurang enak selain itu harganya yang relative mahal. Oleh karena itu, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA didirikan.
3. Kondisi dan Fasilitas
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA memberikan fasilitas dan kondisi yang lain dari Rumah Makan Sejenis, misalnya pada rumah makan – rumah makan lainnya para pengunjung menikmati makanannya sambil duduk di sebuah kursi atau bangku tapi pada RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, para pengunjung dapat menikmati makanannya sambil duduk di bawah atau istilahnya adalah lesehan. Selain itu, pada RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA para pengunjung di berikan alunan – alunan tembang jawa yang khas dari Yogyakarta sehingga suasananya seperti di Yogyakarta.
Jadi, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini menjadi sangat penting dan strategis bagi para pengunjung di daerah tersebut dan sekitarnya.
2. SUMBER IDE
Sumber ide yang di dapat dari pendirian RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini berdasarkan hobi wisata kuliner para pendiri RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, selai itu RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini didirikan di daerah manggarai karena berdasarkan survey lapangan menyatakan bahwa di daerah tersebut tidak ada rumah makan seperti RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mencari dan menemukan ide untuk mengembangkan wawasan dalam berwirausaha serta mempelajari peluang bisnis yang menjanjikan yang dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan bisnis dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu tujuan penulisan proposal ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan.
1.3 Metode Penulisan
Metode penulisan proposal ini adalah dengan cara observasi langsung di daerah Manggarai, Jakarta Selatan serta pengumpulan data yang diperoleh melalui internet, wawancara sumber dan data yang diperoleh sendiri secara individual. Data berupa gambar seperti denah didapat dengan cara membuat sendiri menggunakan software khusus yaitu Auto Shapes dan Corel Draw. Semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pada mata kuliah Kewirausahaan.
BAB II
RUMUSAN IDE BISNIS
Dalam menciptakan suatu ide usaha tidak terlepas dari pengurus ruang lingkup internal dan eksternal. Begitu pula dalam upaya merealisasikannya, karena kedua ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh besar terhadap bisnis yang akan dijalankan baik secara perkembangan maupun prospek bisnis di masa depan.
2.1 Analisis Lingkungan Internal
Banyak hal yang dapat digolongkan ke dalam analisis internal yang mempengaruhi bisnis, salah satunya adalah Pengelolaan Resiko. Pengelolaan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menghitung dan mengantisipasi serta menyiasati risiko bisnis yang mungkin terjadi sehingga dapat meminimalisir risiko dan mengoptimalisasi kinerja yang ada dalam lingkungan perusahaan atau internal. Contoh lingkungan internal dapat dilihat dari aspek keuangan, sumber daya manusia, produksi dan pemasaran.
2.2 Analisis Lingkungan Eksternal
Lingkungan adalah pola dimana semua kondisi atau faktor eksternal mempengaruhi atau menuntun kearah kesempatan atau ancaman bagi kehidupan dan pengembangan perusahaan. Sebelum perusahaan dapat memulai perumusan strategi, manajemen harus mengamati lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang mungkin terjadi. Untuk itu perlu dilakukan Pengamatan Lingkungan untuk mengetahui tingkat kekerasan lingkungan yang dihadapi suatu perusahaan dalam menentukan strategi bisnisnya. Pengamatan lingkungan adalah upaya pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan ekternal kepada pihak manajemen dalam perusahaan sebagai alat manajemen untuk menghindari kejutan strategi serta memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang.
2.3 Mengelompokan Ide Usaha
1. Tipe A > New Market
Ide memasarkan (produk/usaha) ke wilayah lain. Ide menawarkan kepada konsumen dengan barang/jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat namun sudah ada di wilayah lain.
2. Tipe B > New Technology
Menerapkan teknologi baru. Ide mererapkan untuk suatu proses produksi.
3. Tipe C > New Benefit
Membuat nilai tambah produk. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi/produk lama.
Tipe ide dari bisnis RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini adalah Tipe C > New Benefit, alasannya karena bisnis serupa sudah ada, namun masih belum disempurnakan. Dengan adanya ide dan inovasi tersebut diharapkan dengan hadirnya bisnis semacam ini, akan dapat membuat para konsumen untuk hidup dengan makanan – makanan yang sehat serta bergizi.
BAB III
RENCANA PRODUKSI
Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat menghasilkan jasa yang memuaskan, sebuah aktivitas produksi harus dikelola dengan baik melalui 4 fungsi manajemen atau yang lebih dikenal dengan POAC yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengaturan), Actuating (Peranan Aksi), Controlling (Pengendalian). Aktivitas perencanaan dibidang produksi tersebut antara lain :
3.1 Proses Produksi
Dalam menjalankan proses produksi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum akhirnya RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA membuka usahanya. Tahapan tersebut terdiri dari : Tahap Investasi, Tahap Produksi, Tahap Pemasaran dan Tahap Operasi. Dibawah ini adalah skema Alur Proses Produksi RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA :
Gambar 1 : Alur Proses Produksi
3.2 Kapasitas Produksi
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa makanan. Di dalam hal ini, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA mempunyai rencana kapasitas dimana RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menentukan rencana kapasitas berdasarkan jumlah pengunjung yang datang berkunjung ke RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA. Pada hari pertama pembukaan, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menargetkan atau merencanakan jumlah pengunjung yang datang lebih dari 100 orang. Namun setelah hari pertama pembukaan. RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA akan meningkatkan target tersebut menjadi minimal 400 porsi/ hari.
Rencana kapasitas yang direncanakan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini, akan di dukung oleh fasilitas yang diberikan. Seperti, ruang makan yang nyaman dan suasana yang kental dengan nuansa YOGYAKARTA. Selain itu, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA akan mendukung rencana kapasitas tersebut melalui cita rasa dari makanan yang di sajikan. Sehingga, setiap hari aka nada peningkatan pengunjung yang datang ke RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA dan pada akhirnya target minimal 400 porsi/ hari akan terwujud.
3.3 Pengendalian Kualitas
Pengendalian kualitas merupakan proses monitoring kinerja produk yang membandingkan antara perencanaan dan hasil yang diperoleh apakah sesuai atau tidak.
Pengendalian kualitas perlu diaktualisasikan agar kualitas serta kenyamanan para pengguna jasa RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini tetap terjaga. Untuk memenuhi hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan poin penting dalam menjalankan suatu usaha. Kenyamanan konsumen menjadi prioritas untuk mempertahankan kualitas
2. Selektivitas karyawan yang memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya, dan mampu bekerja secara profesional
3. Selalu menjaga kualitas bahan – bahan makanan
4. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi ban, sparepart, dan kebutuhan lain berkaitan dengan pengadaan fasilitas di dalam bus
5. Memberikan pelayanan terbaik dan bersikap ramah kepada konsumen
3.4 RENCANA LOKASI
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, didirikan di daerah Manggarai karena menurut hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh tim dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA. Di daerah yang akan di jadikan lokasi tersebut belum ada Rumah Makan sejenis, sehingga memungkinkan bagi RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA untuk mendapatkan serta meningkatkan jumlah pengunjung setiap harinya sehingga target 400 porsi/ hari dapat terpenuhi. Selain itu di daerah tersebut juga terdapat sekolah, kampus hingga perkantoran yang semakin meyakinkan RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA bahwa rencana kapasitas yang telah di targetkan dapat terwujud.
3.5 Layout Sarana Produksi
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA dapat menampung konsumen sebanyak 200 orang/ hari yang dapat di tampung sebanyak 115 orang pada lantai satu dan 85 orang pada lantai dua.
Fasilitas yang diberikan RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA :
1. Area Lesehan
2. Table Area
3. Music Area
4. Gamelan Area
5. Free Hot Spot area.
6. Air Conditioner
7. Meeting Room
8. Toilet
Gambar 2 : Fasilitas – fasilitas yang ada.
Gambar 3 : Denah Tata Ruang Lantai 1
Gambar 4 : Denah Tata Ruang Lantai 2
3.6 Penjadwalan Produksi
NO AKTIVITAS TIME SCHEDULE
BULAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul agu Sep Okt Nov Des
1 Investasi
a. Mencari Dana (Modal)
b. Membangun Gedung / Rumah Makan
c. Menyiapkan Peralatandan Perlengkapan
d. Membangun dan mendekorasi fasilitas
2 Produksi
a. Mencari Karyawan
b. Mencari koki dan Assisten koki
3 Pemasaran
a. Melakukan Promosi melalui Koran, pamflet, TV, dan Radio
b. Membuat Spanduk dan Brosur serta mengiklankan melalui Internet, majalah dan Media Lainnya
4 Operasi
a. Membuka rumah makan
BAB IV
RENCANA PEMASARAN
Rencana pemasaran produk jasa dapat dikelompokkan dalam empat strategi yang terkenal dengan istilah marketing mix (Bauran Pemasaran). Bauran pemasaran dalam bisnis ini diantaranya :
4.1 Strategi Produk (Product Mix)
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, menyajikan dan memberikan pelayanan di bidang jasa makanan. RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menghasilkan produk – produk berupa makanan jadi seperti gudek Yogyakarta yang menjadi andalan dan kekuatan dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA memberikan beberapa atribut sebagai pelengkap dan penyempurna dari produk – prdoduk yang ada, yang di jadikan sebagai kekuatan serta keunggulan dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA yang membuat RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA berbeda di bandingkan dengan rumah makan sejenis.
1. Hidangan di berikan dalam waktu kurang dari 10 menit
2. Memberikan jaminan, apabila dalam menghidangkan makanan tidak sesuai dengan pesanan yang di minta
3. Memberikan diskon 10% atas pembelian lebih dari Rp.200.000
4. Memberikan diskon 20% untuk member atas pembelian lebih dari Rp.200.000
5. Dari setiap pembelian, 7% dari hasil pembelian para konsumen akan di sumbangkan kepada yang membutuhkan. Jadi, selain menikmati hidangan dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, para pengujnjung juga dapat beramal secara tidak langsung.
6. Paket hidangan, yaitu paket yang dapat dipilih dan dinikmati oleh setiap kalangan sesuai dengan budget-nya masing – masing.
7. Harga terjangkau, setiap makanan yang di hidangkan di jual dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Mulai dari anak kuliahan sampai pada eksecutive muda.
8. Cita rasa yang sangat nikmat yang membuat lidah para penikmat makanan di RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA “bergoyang” dan selalu ingin kembali menikmati.
9. Kualitas makanan sangat terjamin kebersihan dan kandungan dari makanan tersebut, seperti vitamin, karbohidrat, dsb, yang menjadi pertimbangan.
10. Kualitas dan kebersihan dari bahan – bahan serta alat – alat yang digunakan dalam memproduksi makanan – makanan tersebut.
11. Menerima pesan antar.
12. Suasana rumah makan dengan suasana pedesaan dengan beberapa kolam ikan dan taman.
13. Para pengunjung dapat memilih ikan sendiri sesuai dengan hasil pancingan yang di tangkap tanpa ada biaya tambahan lainnya.
14. Alunan – alunan tembang jawa membawa suasana kental seperti di Yogyakarta sambil makan di area lesehan.
15. Musik modern-pun dapat di dengar sambil menikmati makanan di table area.
16. Format duduk lesehan yang membuat para pengunjung lebih santai dalam menikmati hidangan .
17. Ruangan ber- AC
18. Ruangan yang terpisah antara smoking area dan non-smoking area.
19. Free WI-FI dan HOT SPOT area, yang dapat di nikmati para pengunjung.
20. Tempat parkir yang sangat luas, yang mampu menampung hingga 57 mobil dan 35 motor.
21. Sarana transportasi yang sangat menunjang dan mudah untuk sampai ke RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
4.2 Strategi Harga (Price Mix)
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, memberikan harga yang terjangkau dari kalangan mahasiswa hingga kalangan eksecutive muda. Harga dari produk – produk yang di hasilkan RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, dengan kisaran harga :
Untuk makanan : Rp. 2000 – Rp.75.000 / porsi.
Untuk minuman : Rp. 4000 – Rp. 17.000 / satuan.
Harga tersebut merupakan keputusan dari RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA kerena menurut hasil survey lapangan yang di lakukan, harga makanan dan minuman sejenis di rumah makan lainnya sangat mahal dengan porsi yang sedikit.
Selain harga perporsi, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA juga memberikan harga – harga per-paket yang lebih murah dan lebih menguntungkan para pengunjung / konsumen. Dan peket – paket itu antara lain :
Paket KELUARGA :
1. PK 1 : Rp. 88.000 / paket untuk 4 orang.
2. PK 2 : Rp. 125.500 / paket untuk 6 orang.
3. PK 3 : Rp. 157.800 / paket untuk 8 orang.
4. PK 4 : Rp. 20.800 / kepala.
Paket ULANG TAHUN :
1. PUT 1 : Rp. 245.000 / paket untuk 8 orang tamu undangan + souvenir.
2. PUT 2 : Rp. 477.000 / paket untuk 16 orang tamu undangan + souvenir.
3. PUT 3 : Rp. 31.100 / kepala tamu undangan + souvenir.
Paket FUN GAMES :
1. FUN 1 : Rp. 97.000 / paket untuk 4 orang + 1 permainan.
2. FUN 2 : Rp. 188.800 / paket untuk 8 orang + 1 permainan.
3. FUN 3 : Rp. 275.500 / paket untuk 12 orang + 1 permainan.
4. FUN 4 : Rp. 28.800 / kepala + 1 pemainan.
Dalam penentuan Harga Jual Produk yang dilakukan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menggunakan COST PLUS PRICE METHODE dimana,
HARGA JUAL PRODUK = HPP + 100% Laba yang di inginkan.
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA menetapkan target laba 100% berdasarkan dari fasilitas dan kualitas produk makanan serta saingan yang sedikit di daerah yang di pilih oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA.
4.3 Strategi Distribusi (Place Mix)
Langkah utama yang dilakukan agar produk ini dikenali oleh konsumen yaitu dengan cara menyebarkan brosur – brosur yang berisikan promosi atas pemberian jasa makanan yang di berikan oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA. Dengan demikian saluran pemasarannya merupakan tingkat dua yang berarti bahwa proses distribusinya terdiri dari dua perantara, yaitu pemasok, (pasar sayur, buah dan ikan) dan konsumen. Dengan demikian produk ini menggunakan saluran distribusi tingkat dua.
4.4 Strategi Promosi (Promotion Mix)
RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA melakukan promosi melalui,
1. Keluarga dan rekan sejawat, yang mempromosikannya mouth by mouth.
2. Brosur – brosur yang di sebar ke berbagai tempat, seperti perumahan, dan perkantoran.
3. Media massa, seperti koran, majalah, tabloid, hingga radio.
BAB V
RENCANA ORGANISASI
5.1 Struktur Organisasi
5.2 Mekanisme Perintah Kerja
1. RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA, dipimpin oleh seorang presiden direktur. Dalam menjalankan kepemimpinannya ia dibantu oleh seorang Wakil Manager.
2. Wakil Manager membawahi empat jabatan direktur diantaranya : Bagian Pemasaran, Bagian keuangan, Bagian Personalia.
3. Bagian pemasaran memiliki tugas dan fungsi yaitu memproyeksikan identitas perusahaan untuk disampaikan kepada masyarakat serta menjalankan tugas-tugas di bidang pemasaran produk. Peranan Bagian pemasaran juga tidak terlepas dari tugas dan peran serta bagian marketing komunikasi yang akan mengoptimalkan kinerja bagian pemasaran dalam memasarkan produk.
4. Bagian keuangan membawahi beberapa bagian, yaitu bagian akuntansi yang bertugas untuk mencatat dan menghitung segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Bagian perpajakan bertugas dalam mengurusi perpajakan perusahaan dan bagian audit yang bertugas melakukan pemeriksaan ulang dalam hal keuangan terhadap beberapa output dan input yang diperoleh.
5. Bagian personalia membawahi beberapa karyawan.
BAB VI
RENCANA FINANSIAL
6.1 Proyeksi Kebutuhan Biaya
Dalam menjalankan suatu usaha, kebutuhan biaya merupakan hal terpenting yang termasuk ke dalam modal awal. Kebutuhan biaya tersebut dijadikan sebagai sumber dana untuk modal awal memulai usaha.
6.1.1 . Rencana Investasi
6.1.2 Rencana Biaya Operasional
i. Bahan Baku / Penolong per hari.
Untuk melayani pengunjung yang datang ke RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA sebanyak ± 400 porsi / hari, sesuai dengan rencana kapasitas yang telah di rencanakan maka di butuhkan total bahan baku Rp. 15.000.000/ hari.
ii. Tenaga Kerja per bulan
iii. Overhead Cost per bulan
iv. Total biaya operasional adalah sebesar :
6.2 Proyeksi Sumber Dana
6.2.1 Rencana CASH
6.2.2 Master Budget
6.2.3 Sumber Dana
Sumber modal yang di dapat oleh RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA berasal dari :
i. Modal sendiri ( Pemilik ) : Rp. 1.400.000.000
ii. Modal Asing ( Pinjaman dari Bank ) : Rp. 900.000.000 +
Total modal : Rp. 2.300.000.000
Pinjaman dari kreditor (Bank) sebesar Rp. 900.000.000 dengan bunga yang rendah dan akan dikembalikan sekitar 5 tahun. Biaya selanjutnya akan dipenuhi oleh pemasukan seiring dengan menaiknya angka penjualan produk
6.3 Proyeksi Penerimaan
Proyeksi penerimaan yang ada pada RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini berapa banyak uang yang didapat selama periode tertentu. Jumlah uang yang didapat, ditentukan dengan metode harga pokok plus laba yaitu dengan cara menambah harga pokok produksi dengan persen laba yang diinginkan.
i. Biaya bahan Baku dan Penolong = ± 400 porsi/ hari = Rp. 15.000.000
ii. Biaya Tenaga Kerja langsung = Tidak ada
iii. OverHead Cost / Bulan
I. Bahan Baku Rp. 15.000.000
II. BTK Rp. –
III. OHC Rp. 137.553.150
Total HPP Rp. 152.553.150
6.3.1 Menghitung HPP per unit (porsi)
Biaya Bahan Baku+Biaya Tenaga Kerja Langsung+Biaya OHC
HPP =
Jumlah Output Quantitas (EQ)
Rp. 152.553.150
HPP =
400 porsi
HPP/ Unit = Rp. 381.381 / Bulan
HPP/ Unit = 12.712 / hari
6.3.2 Menghitung Harga Jual Produk per Unit (Porsi)
HJP/ unit : HPP + % yang di keluarkan
: Rp. 381.381 + 100 %
: Rp. 762.762 / Bulan
: Rp. 25.425 / Hari
6.4 Analisis Rugi dan Laba
1. TR = Q x HJP
= 400 x Rp. 762.762
= Rp. 305.104.800
2. TC = Q x HPP
= 400 x Rp. 381.381
= Rp. 152.552.400
3. LABA/RUGI = TR – TC
= Rp. 305.104.800 – Rp. 152.552.400
= Rp. 152.552.400 / Bln ( Laba )
Berkaitan dengan proyeksi sumber dana yang mana sumber dana utamanya adalah peminjaman awal sebesar Rp. 900.000.000 kepada Bank, tentunya perhitungan laba dan rugi menjadi hal paling penting yang harus dilakukan dan dijaga serta diawasi dan dievaluasi berkala secara transparan, untuk mencegah molornya waktu pembayaran terhadap Bank karena kesalahan perhitungan.
Hal ini juga dilakukan untuk mengevaluasi kinerja para karyawan dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara berkala sehingga langsung dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
6.5 Titik Impas
Titik impas adalah satu analisis yang menunjukan kondisi perusahaan tidak untung dan tidak rugi.
Rumus Titik Impas :
TFC
Qimpas =
Harga Jual/unit – TVC/Unit
Rp 152.553.150
=
Rp 762.762 – Rp 680.000
= 1.843 porsi / bulan
= 61 porsi / Hari
Jadi titik impasnya adalah sebesar 61 porsi/ hari yang harus diperoleh setiap harinya dari pesanan yang di pesan konsumen setiap harinya . Apabila kurang dari jumlah tersebut maka, RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA akan melalui kerugian.
6.6 Analisis Kelayakan Finansial
ROI = TOTAL ∏ x 100%
TOTAL INVESTMENT
= Rp. 152.552.400 x 100 %
Rp 1.092.512.800
= 13 % ( Layak )
Secara garis besar RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA dikatakan sebagai usaha yang layak untuk dikembangkan karena bunga komersial yang di peroleh lebih besar dari pada satu ( > 1).
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Hasil dari uraian proposal diatas maka dapat disimpulkan bahwa peluang usaha dalam RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA ini baik dari segi ide, sasaran pasar, hingga rencana financial memiliki prospek yang baik dunia bisnis dan masa depan. Namum hal ini akan terus berjalan dan bertahan jika jumlah pengunjung/konsumen terus berada di atas titik impas yang telah ditentukan. Dan total pendapatan yang diterima tetap lebih tinggi dari total biaya atau pengeluaran. Selain itu perusahaan ini dapat berjalan dengan baik jika segala perencanaan yang disusun dengan matang dan terstruktur. Jadi realisasi yang terjadi tidak menyimpang dari perencanaan yang ditetapkan. Namun faktor yang terpenting adalah jiwa dan karakter dari para entrepreneur ini sendiri.
Dalam memulai suatu usaha pasti tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan yang terjadi. Khususnya hambatan yang dialami oleh usaha yang baru berdiri dan baru mulai berjalan. Hambatan yang terbesar yang dialami RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA adalah sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk menyatakan kalau RUMAH MAKAN LESEHAN ala YOGYAKARTA berbeda dengan rumah makan sejenis. Maka segmen pasar dari usaha ini adalah masyarakat golongan menengah dan menengah keatas yang ingin menikmati makanan yang murah, sehat, bersih, namun tetap menjaga gizi yang terkandung di dalam setiap porsi makanan.
7.2 Saran
Usaha ini sudah cukup baik, konsep, perencanaan, segmen pasar dan tujuan dari usaha ini. Hanya saja karena banyaknya modal yang digunakan untuk memulai usaha ini perlu lebih diperhatikan dan lebih terperinci agar kelak jika perusahaan ini dapat berjalan tidak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil. Namun tetap dilakukan upaya yang sebaik-baiknya dalam menyusun proposal ini agar laporan yang disajikan dapat terealisasikan dengan baik.
Daftar Pustaka
www.google.com
Meredith, Geofferey. G. 2002. Kewirausahaan “ Teori dan Praktek “. PPm, Jakarta.
Dan beberapa sumber yang di jadikan acuan untuk membentuk dan menjadikan bisnis ini lebih baik.
Selasa, 04 Mei 2010
akuntansi Pemerintahan
1. Pendahuluan
Bukan suatu yang sulit ketika kita mencari orang yang faham mengenai akuntansi. Akuntansi memang sudah diajarkan sejak di SMA, bahkan ada yang mendapatkan materi akuntansi sejak SMP dalam pelajaran keterampilan jasa. Ditingkat perguruan tinggi, jurusan akuntansi juga bukan jurusan yang sulit ditemukan. Namun, jika kita melihat kurikulum akuntansi saat ini, kurikulum yang diadopsi dalam pendidikan akuntansi diberbagai tingkat, baru mengakomodir materi-materi akuntansi komersial, sedikit sekali porsi yang diberikan untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan.
Akuntansi dikelompokan dalam beberapa konsentrasi keilmuan, Baswir (1995) mengelompokan akuntansi menjadi 3 bidang, yaitu : akuntansi perusahaan, akuntansi nasional dan akuntansi pemerintahan. Sedangkan Kusnadi, dkk (1999) mengelompokan akuntansi menjadi 11 bidang, yaitu : Akuntansi Keuangan, Pemeriksaan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Sistem Akuntansi, Akuntansi Anggaran, Akuntansi Internasional, Akuntansi Non Profit, Akuntansi Sosial, Instruksi Akuntansi.
Berapapun banyaknya pembagian konsentrasi akuntansi, sebenarnya hanya bermuara pada 2 kelompok akuntansi, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Sebagian orang mengelompokkannya sebagai akuntansi sektor publik, tetapi untuk konsistensi bahasa dalam artikel ini penulis hanya akan menyebutnya dengan istilah akuntansi pemerintahan.
Akuntansi komersial memang lebih beruntung, kurikulum yang ada sekarang mendukung penuh lestarinya keilmuan akuntansi komersial. Berbeda dengan akuntansi pemerintahan yang hanya dipelajari 3 sks dari 144 sks wajib, itupun dengan silabus yang belum terstruktur dengan baik, karena sampai dengan tahun 2005, Pemerintah Indonesia belum pernah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh sebab itu materi yang diberikan dibangku kuliah diadopsi dari materi akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, yang tentu saja belum tentu cocok digunakan di Indonesia.
Hawa segar mulai muncul ketika akhirnya diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tulisan ini mencoba membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan.
2. Pembahasan
2.1. Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia
Mungkin ada yang tidak percaya bahwa selama 60 tahun Indonesia merdeka, keuangan negara ini dikelola dengan sebuah aturan yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1864. Tidak perlu heran, karena memang begitulah kenyataannya, selama ini keuangan negara dikelola berdasarkan Indonesische Comptabiliteitswet Stbl. 1864 No. 106, dan diundangkan lagi teks nya yang telah diperbaharui untuk ketiga kalinya terakhir dalam Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembara Negara 1954 No. 6, 1955 Np. 49 dan terakhir Undang-undang No.9 tahun 1968.
Dalam perjalanannya memang terjadi beberapa kali perubahan, tetapi pada dasarnya peraturan yang dipakai adalah peraturan produksi Belanda, oleh karena itu istilah Stbl 1925 sangat populer dikalangan pengelola keuangan pemerintah sampai dengan era millenium baru. Begitu kuatnya peraturan ini dibenak para pengelola keuangan pemerintah, sehingga ketika akhirnya terbit peraturan baru yang mengatur hal yang sama, “sifat-sifat” bawaan dari Stbl 1925 masih agak sulit dihilangkan.
Walaupun saat itu belum ditetapkan SAP, bukan berarti dalam pengelolaan keuangan negara tidak dilakukan pencatatan sama sekali, selama ini pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan metode pencatatan tunggal (single entry) sebagaimana yang dahulu banyak dianut oleh negara-negara kontinental (Eropa), maklum saja karena peraturannyapun diadopsi dari sana (Belanda).
Jadi, meskipun tidak secara resmi dikatakan sebagai SAP, Indonesia sebenarnya sudah memiliki Sistem Akuntansi Pemerintahan sejak dulu, hanya saja sistem yang digunakan pada saat itu dapat dikatakan sebagai ‘akuntansi tradisional’ yang hanya menghasilkan laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja. Perhitungannya cukup sederhana, pendapatan berapa ? belanja berapa ? sisanya adalah surplus atau defisit.
Ada lagi yang paling “khas” jika kita berbicara mengenai pengelolaan keuangan negara. Selama masa orde baru, negara kita dapat dikatakan tidak pernah mengalami surplus atau defisit, karena pemerintahan saat itu menganut sistem anggaran berimbang, namun demikian istilah berimbang itu sendiri memiliki arti semu, karena defisit yang terjadi selalu ditutupi dengan hutang luar negeri, yang dikemudian hari menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri.
Reformasi yang dimulai tahun 1998, telah mempengaruhi semua bidang kehidupan. Bidang yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang birokrasi pemerintahan, termasuk didalamnya mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang kemudian melahirkan sebuah ‘produk’ fenomenal yang dinamai otonomi daerah.
Perbaikan-perbaikan dalam bidang birokrasi akhirnya menyentuh juga pada bidang pengelolaan keuangan negara, baik yang dikelola pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Halim (2004) memberikan beberapa poin penting reformasi pengelolaan keuangan negara, diantaranya :
1. Anggaran Tradisional Menjadi Anggaran Kinerja
Anggaran tradisional disusun dengan pendekatan inkremental dan line item dengan penekanan pada pertanggungjawaban setiap input yang dialokasikan. Dengan anggaran kinerja, pertanggungjawaban tidak hanya pada input tetapi juga pada output dan outcome.
2. Pengendalian Audit Keuangan dan Kinerja
Sebelum reformasi audit keuangan dan kinerja memang sudah dilakukan, tetapi karena sistem anggaran belum memasukan kinerja, maka proses audit kinerja tidak bisa berjalan dengan baik. Saat ini, karena sistem penganggaran yang menggunakan sistem penganggaran kinerja maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan dan kinerja menjadi lebih baik.
3. Menerapkan Konsep Value for Money
Konsep Value for Money atau lebih dikenal dengan 3E (Ekonomis, Efisisien dan Efektif) mulak dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga baik pusat maupun daerah dituntut untuk selalu menerapkan 3E dalam pengelolaan keuangannya.
4. Penerapan Pusat Pertanggungjawaban
Penerapan pusat pertanggungjawaban ditujukan untuk memudahkan pengukuran kinerja setiap unit organisasi, misalnya pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pusat Biaya adalah Bagian Keuangan, Pusat labab dan investasi adalah BUMD atau Perusahaan Daerah.
5. Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Untuk mendukung perubahan-perubahan yang akan dilakukan, maka perlu juga dilakukan perubahan dalam sistem akuntansi. Jika selama ini digunakan sistem pencatatan tunggal (single entry system), maka harus diubah dengan sistem pencatatan ganda (Double Entry System). Selain itu pencatatan atas dasar basis kas harus diubah pula dengan basis akrual.
2.2. Jalan Panjang Menuju Standar Akuntansi Pemerintahan
Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata melakukan transaksi pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga pemerintahan juga memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Wacana untuk menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, tetapi untuk menerbitkan SAP yang mendekati sempurna memang bukanlah pekerjaan yang ringan. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terbitnya PP ini sekaligus juga membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki SAP.
Penyusunan SAP sendiri dipicu oleh semakin berkembangnya akuntansi komersial, dengan diterbitkannya standar akuntansi keuangan (SAK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1994. Terpacu oleh hal itu, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI mulai memprakarsai penyusunan SAP. Bergulirnya reformasi di Indonesia semakin menambah kuat dorongan untuk segera disusunnya SAP, hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara.
Diterbitkannya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah salah satu peraturan yang menjadi tonggak perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, didalamnya secara jelas dikatakan tentang perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggunjawaban keuangan daerah. Kemudian pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditugaskan untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Setelah itu kembali terbit peraturan lainnya yang semakin menguatkan untuk segera diterbitkannya SAP, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden.
Penyusunan SAP sendiri akhirnya dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan yang kemudian ditetapkan kembali dengan sebuah Keputusan Presiden sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004. KSAP melakukan penyusunan SAP atas dasar konsep-konsep yang berlaku umum dan berlaku secara internasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.
Atas koordinsi berbagai unsur terkait, akhirnya SAP ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005, yang terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu :
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan;
PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran;
PSAP 03 : Laporan Arus Kas;
PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan;
PSAP 05 : Akuntansi Persediaan;
PSAP 06 : Akuntansi Investasi;
PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap;
PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban;
PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa:
PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian.
PP SAP kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, berupa : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam SAP tidak ada Laporan Perubahan Modal seperti halnya dalam akuntansi komersial, karena kepemilikan modal dalam pemerintahan adalah modal publik yang tidak bisa dideteksi kepemilikannya, sehingga keberadaanya hanyalah sebagai penyeimbang antara aset dan hutang.
Lebih jauh dari itu, penetapan SAP diharapkan dapat menjadi tonggak lahirnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar akuntansi Pemerintahan.
Salah satu usaha untuk mewujudkan sistem akuntansi yang mengacu pada SAP adalah dengan diterbitkannya peraturan turunan sebagai penjabaran dari PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Ditingkat pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pemerintahan daerah telah terbit PP Nomr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penerapan SAP ternyata bukan tanpa tantangan, menurut Simanjuntak ada beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan, yaitu :
1. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di
daerah.
2. Tersedianya SDM yang kompeten
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi untuk masa awal penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.
3. Resistensi terhadap perubahan
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
4. Lingkungan/masyarakat
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.
2.3. Perbandingan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Komersial
Akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial memiliki persamaan dan perbedaan yang menurut BPKP (2002 : 40) persamaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial adalah :
1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
2. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
3. Merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan.
4. Menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna ;
5. Menghasilkan laporan keuangan.
6. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat bergunan bagi proses pengambilan keputusan.
7. Memerlukan informasi yang akurat.
Sedangkan perbedaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial menurut BPKP (2002 : 41) adalah sebagai berikut :
Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial
Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Komersial
1. Tujuannya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 1. Tujuannya adalah laba atau keuntungan.
2. Terdapat akuntansi untuk anggaran (Budgetary Accounting) 2. Tidak mengenal akuntansi anggaran.
3. Mendahulukan aturan daripada substansi kejadian. 3. Mendahulukan substansi kejadian daripada bentuk formalnya.
4. Tidak mengenal modal pemilik, ekuitas dana adalah merupakan selisih antara asset dan hutang, yang fungsinya hanya sebagai penyeimbang. 4. Mengenal adanya modal pemilik, dan setiap perubahannya mencerminkan perubahan kekayaan pemiliknya.
5. Ekuitas dana tidak dapat dibagikan kepada pemiliknya. 5. Modal pemilik dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya.
Meskipun memiliki perbedaan, pada dasarnya fungsi akuntansi dalam bidang apapun adalah sama yaitu menyajikan informasi bagi berbagai pihak tentang kejadian-kejadian ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan . Namun selain fungsi umum, menurut Kusnadi, dkk (1999 : 20) akuntansi pemerintahan memiliki fungsi khusus, yaitu :
1. Menghitung layanan yang dicapai oleh pemerintah
2. Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban pemerintah khususnya dari segi ukuran finansial.
3. Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan.
4. Mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja eksekutif di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pendapat lain dikemukakan oleh BPKP (2002 : 39-40), yang menyebutkan bahwa fungsi dari akuntansi pemerintahan adalah :
1. Pertanggungjawaban
Akuntansi pemerintahan bertujuan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan unit-unit pemerintahan.
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
Dari 2 pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintahan berjalan dalam koridor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.4. Contoh Kasus Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Komersial
Akuntansi pemerintahan memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi komersial. Salah satu keunikannya terletak pada perlakuan kepada setiap transaksi yang harus mengakomodir kebutuhan 2 laporan utama dari akuntansi pemerintahan, yaitu Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Berikut ini satu contoh kasus keunikan akuntansi pemerintahan jika dibandikan dengan akuntansi komersial.
Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembelian alat angkutan darat berupa mobil dengan cara tunai senilai Rp. 5.000.000.000, yang diperuntukan sebagai kendaraan dinas bagi para anggota DPRD. Tansaksi dilakukan pada tanggal 5 Mei 2008, maka jurnal yang biasa dilakukan dalam akuntansi komersial adalah :
Tanggal Uraian Debet Kredit
5 Mei 2008 Aset Tetap : Mobil 5.000.000.000,- -
Kas - 5.000.000.000,-
Jurnal diatas tidak bisa dilakukan dalam akuntansi pemerintahan, karena jurnal tersebut hanya akan mengakomodir akun-akun yang ada pada neraca, padahal mobil dibeli dari anggaran yang terdapat dalam APBN/D, sehingga pembelian mobil harus dilaporkan juga dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dalam akuntansi pemerintahan pembelian mobil diatas harus dijurnal dengan cara sebagai berikut :
Tanggal Uraian Debet Kredit
5 Mei 2008 Belanja Modal : Mobil 5.000.000.000,- -
Kas - 5.000.000.000,-
5 Mei 2008 Aset Tetap : Mobil 5.000.000.000,- -
Diinvestasikan dalam Aset Tetap - 5.000.000.000,-
Jurnal diatas dikenal dengan istilah jurnal korolari. Dengan model jurnal tersebut pengeluran kas akan tercatat dalam neraca sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran akan tercatat bahwa pemerintah telah melakukan Belanja Modal berupa pengadaan mobil. Keberadaan mobil juga diakui sebagai aset tetap dalam neraca dan sebagai penambah Ekuitas dalam akun “diinvestasikan dalam aset tetap”.
2.5. Strategi Pengembangan Akuntansi Pemerintahan
Seperti yang sudah dibahas dalam pendahuluan diatas, bahwa akuntansi pemerintahan tidak seberuntung akuntansi komersial yang terus mengalami perkembangan. Mata kuliah akuntansi pemerintahan seolah hanya pelengkap transkrip nilai untuk menggenapkan jumlah sks wajib ditempuh oleh seorang mahasiswa jurusan akuntansi. Objektif dari pembelajarannya tidak terlalu jelas, sehingga timbul pertanyaan dari sebagian mahasiswa, untuk apa sebenarnya mata kuliah ini diajarkan ? toh sebagian besar mahasiswa jurusan akuntansi bercita-cita setelah lulus kuliah akan bekerja sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, auditor atau menjadi dosen, hal ini pulalah yang menyebabkan ketertarikan mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan sangat minim.
Selain itu, tidak adanya standar pengajaran yang menjadi acuan seorang dosen untuk mengajar materi akuntansi pemerintahan juga menyulitkan transfer ilmu dari dosen ke mahasiswanya. Sebelum terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun tidak sebanyak buku-buku akuntansi komersial, sebenarnya ada juga beberapa buku akuntansi pemerintahan yang disusun oleh kalangan akademisi di Indonesia, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para penyusunnya, buku-buku itu cenderung hanya berisi aspek-aspek pengelolaan keuangan negara, aspek akuntansinya sendiri sedikit sekali dibahas. Akuntansi pemerintahan disuatu negera sangat tergantung pada peraturan yang berlaku di negara tersebut, sehingga akuntansi permerintahan di Indonesia sangat mungkin berbeda dengan akuntansi pemerintahan di negara lain. Jadi walaupun kondisinya demikian, sangat bisa dimengerti karena memang pada saat itu tidak ada peraturan yang menjadi acuan para penyusun buku dalam mengembangkan materinya.
Menurut penulis, pengembangan akuntansi pemerintahan jangan berhenti pada pembentukan KSAP dan menerbitkan Peraturan Pemerintah beserta peraturan turunannya, tetapi harus diiringi dengan tindakan-tindakan strategis lainnya, seperti :
1. Para akademisi terutama yang aktif menyusun buku, untuk turut serta mengembangkan akuntansi pemerintahan lewat tulisan-tulisannya. Dengan demikian, keilmuan akuntansi pemerintahan di Indonesia dapat disampaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. KSAP bekerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas untuk mengembangkan kurikulum akuntansi pemerintahan, misalnya dengan menyususun kurikulum dan silabus mata kuliah akuntansi pemerintahan menjadi mata kuliah wajib dengan jenjang Akuntansi Pemerintahan Dasar, Akuntansi Pemerintahan Menengah dan Akuntansi Pemerintahan Lanjutan yang masing-masing berbobot 3 sks, sehingga lulusan sarjana akuntansi setidaknya pernah belajar akuntansi pemerintahan dengan bobot 9 sks.
3. Lebih jauh dari sekedar mewajibkan 9 sks mata kuliah pemerintahan, Perguruan Tinggi dapat juga bisa menawarkan konsentrasi akuntansi pemerintahan sebagai konsentrasi alternatif dari konsentrasi yang sudah ada. Dalam konsentrasi akuntansi pemerintahan dapat diajarkan mata kuliah seperti : Sistem Pengendalian Pemerintahan, Audit Lembaga Pemerintahan, Manajemen Keuangan Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan. Mengenai bahan ajarnya tentu saja kembali ke poin 1, ini menjadi tugas para akademisi untuk mengembangkan cabang-cabang ilmu dari akuntansi pemerintahan tersebut.
4. Sebuah peraturan disusun tentu saja bukan untuk menjadi pajangan dilemari kaca, tetapi harus diketahui oleh khalayak umum, sehingga sosialisasi SAP yang intensif adalah sesuatu yang mutlak. Hal inilah yang masih dirasakan kurang sampai saat ini, sehingga penerapan SAP di Indonesia masih pada tahap jalan ditempat.
5. Penyelenggaran Training of Trainer SAP juga bernasib sama dengan sosialisasi SAP, frekuensinya masih sangat kurang, sehingga kuantitas tenaga pengajar yang siap untuk mentransfer keilmuan akuntansi pemerintahan masih sangat terbatas. Dengan demikian penambahan jumlah trainer bersertifikat juga harus menjadi perhatian serius.
Mungkin masih banyak ide-ide strategis lainnya yang keluar dari para peminat akuntansi pemerintahan, hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menampung, mengolah dan mengembangkan ide-ide tersebut sehingga menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
2.6. Peluang Karir Lulusan Akuntansi di Lembaga Pemerintahan
Sawarjuwono dalam Se Tin (2007) menyampaikan bahwa banyak sarjana akuntansi yang meniti karir pada sektor publik, yang didukung oleh kebutuhan akuntansi yang sangat tinggi di sektor ini. Pendapat Sawarjuwono tersebut memang bukan sekedar omong kosong, ini adalah kenyataan bahwa saat ini kebutuhan sarjana akuntansi di lembaga-lembaga pemerintahan memang sangat tinggi. Jika kebetulan anda membaca koran dan kebetulan sedang ada musim rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, silakan amati formasi yang dibutuhkan oleh setiap lembaga pemerintahan, maka anda akan menemukan nyaris disetiap lembaga yang membuka penerimaan PNS, membutuhakan sarjana akuntansi untuk bekerja dilembaganya.
Cukup banyak peluang karir bisa ditempuh oleh seorang lulusan akuntansi di lembaga pemerintahan, diantaranya :
1. Ditingkat pemerintah pusat, lulusan akuntansi bisa menempuh karir pada Inspektorat Jenderal (Irjen) yang ada di setiap departemen di Indonesia, selain itu bisa juga menjadi auditor pada BPK atau BPKP.
2. Ditingkat pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, lulusan akuntansi bisa menempuh karir sebagai auditor di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), bisa juga menjadi akuntan di setiap unit kerja Pemda, karena saat ini setiap unit kerja di pemda diwajibkan menyelenggarakan pengakuntansian sendiri.
3. Menjadi pengajar atau instruktur pada diklat-diklat yang diselenggarakan pemerintah, yang dikalangan pemerintahan profesi ini dikenal dengan istilah widyaiswara.
4. Pekerjaan lainnya yang membutuhkan skill seorang sarjana akuntansi. Lembaga pemerintahan memiliki banyak kecabangan tugas yang membutuhkan seorang sarjana akuntansi terlibat didalamnya, sehingga sampai saat ini kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi semua.
Banyaknya peluang karir bagi sarjana akuntansi dilembaga pemerintahan tentu saja harus dipandang sebagai peluang, baik oleh para penyelengara pendidikan tinggi maupun oleh para mahasiswa untuk mengasah kemampuannya dibidang akuntansi pemerintahan sejak dibangku kuliah.
3. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :
1. Belakangan ini sudah terjadi pembenahan-pembenahan pengelolaan keuangan negara kearah yang lebih baik yang ditandai dengan penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ;
2. Terbitnya PP Nomror 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi tonggak perubahan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Namun demikian masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi para peminat akuntansi pemerintahan baik dikalangan akademisi maupun praktisi ;
3. Terdapat persamaan dan perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial, tetapi intinya fungsinya hampir sama, yaitu menyediakan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan ;
4. Diperlukan tindakan-tindakan strategis untuk lebih mengembangkan akuntansi pemerintahan, yang salah satunya dengan memperkuat dunia pendidikan tinggi akuntansi dengan kurikulum dan silabus akuntansi pemerintahan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
5. Terdapat banyak peluang karir bagi lulusan sarjana akuntansi yang berminat meniti karir dilembaga pemerintahan. Hal ini harus dilihat sebagai peluang oleh para penyelenggara pendidikan tinggi dan para sarjana akuntansi untuk memupuk kemampuan akuntansi pemerintahan sejak dibangku kuliah.
Daftar Pustaka
Baswir, Revrisond. (1995). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : BPFE.
BPKP. (2002). Modul Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi 1. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Kusnadi, dkk. (1999). Akuntansi Keuangan (Prinsip, Prosedur dan Metode). Malang : Universitas Brawijaya Malang.
Halim, Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
Se Tin. 2007. Pertimbangan dalam Merancang Kurikulum Strata 1 Akuntansi : Sebuah Pandangan. Bandung : Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Maranatha Vol. 6 No. 2.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
www.ksap.org. Simanjuntak, Binsar. Artikel 7, Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
Bukan suatu yang sulit ketika kita mencari orang yang faham mengenai akuntansi. Akuntansi memang sudah diajarkan sejak di SMA, bahkan ada yang mendapatkan materi akuntansi sejak SMP dalam pelajaran keterampilan jasa. Ditingkat perguruan tinggi, jurusan akuntansi juga bukan jurusan yang sulit ditemukan. Namun, jika kita melihat kurikulum akuntansi saat ini, kurikulum yang diadopsi dalam pendidikan akuntansi diberbagai tingkat, baru mengakomodir materi-materi akuntansi komersial, sedikit sekali porsi yang diberikan untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan.
Akuntansi dikelompokan dalam beberapa konsentrasi keilmuan, Baswir (1995) mengelompokan akuntansi menjadi 3 bidang, yaitu : akuntansi perusahaan, akuntansi nasional dan akuntansi pemerintahan. Sedangkan Kusnadi, dkk (1999) mengelompokan akuntansi menjadi 11 bidang, yaitu : Akuntansi Keuangan, Pemeriksaan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Sistem Akuntansi, Akuntansi Anggaran, Akuntansi Internasional, Akuntansi Non Profit, Akuntansi Sosial, Instruksi Akuntansi.
Berapapun banyaknya pembagian konsentrasi akuntansi, sebenarnya hanya bermuara pada 2 kelompok akuntansi, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Sebagian orang mengelompokkannya sebagai akuntansi sektor publik, tetapi untuk konsistensi bahasa dalam artikel ini penulis hanya akan menyebutnya dengan istilah akuntansi pemerintahan.
Akuntansi komersial memang lebih beruntung, kurikulum yang ada sekarang mendukung penuh lestarinya keilmuan akuntansi komersial. Berbeda dengan akuntansi pemerintahan yang hanya dipelajari 3 sks dari 144 sks wajib, itupun dengan silabus yang belum terstruktur dengan baik, karena sampai dengan tahun 2005, Pemerintah Indonesia belum pernah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh sebab itu materi yang diberikan dibangku kuliah diadopsi dari materi akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, yang tentu saja belum tentu cocok digunakan di Indonesia.
Hawa segar mulai muncul ketika akhirnya diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tulisan ini mencoba membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan.
2. Pembahasan
2.1. Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia
Mungkin ada yang tidak percaya bahwa selama 60 tahun Indonesia merdeka, keuangan negara ini dikelola dengan sebuah aturan yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1864. Tidak perlu heran, karena memang begitulah kenyataannya, selama ini keuangan negara dikelola berdasarkan Indonesische Comptabiliteitswet Stbl. 1864 No. 106, dan diundangkan lagi teks nya yang telah diperbaharui untuk ketiga kalinya terakhir dalam Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembara Negara 1954 No. 6, 1955 Np. 49 dan terakhir Undang-undang No.9 tahun 1968.
Dalam perjalanannya memang terjadi beberapa kali perubahan, tetapi pada dasarnya peraturan yang dipakai adalah peraturan produksi Belanda, oleh karena itu istilah Stbl 1925 sangat populer dikalangan pengelola keuangan pemerintah sampai dengan era millenium baru. Begitu kuatnya peraturan ini dibenak para pengelola keuangan pemerintah, sehingga ketika akhirnya terbit peraturan baru yang mengatur hal yang sama, “sifat-sifat” bawaan dari Stbl 1925 masih agak sulit dihilangkan.
Walaupun saat itu belum ditetapkan SAP, bukan berarti dalam pengelolaan keuangan negara tidak dilakukan pencatatan sama sekali, selama ini pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan metode pencatatan tunggal (single entry) sebagaimana yang dahulu banyak dianut oleh negara-negara kontinental (Eropa), maklum saja karena peraturannyapun diadopsi dari sana (Belanda).
Jadi, meskipun tidak secara resmi dikatakan sebagai SAP, Indonesia sebenarnya sudah memiliki Sistem Akuntansi Pemerintahan sejak dulu, hanya saja sistem yang digunakan pada saat itu dapat dikatakan sebagai ‘akuntansi tradisional’ yang hanya menghasilkan laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja. Perhitungannya cukup sederhana, pendapatan berapa ? belanja berapa ? sisanya adalah surplus atau defisit.
Ada lagi yang paling “khas” jika kita berbicara mengenai pengelolaan keuangan negara. Selama masa orde baru, negara kita dapat dikatakan tidak pernah mengalami surplus atau defisit, karena pemerintahan saat itu menganut sistem anggaran berimbang, namun demikian istilah berimbang itu sendiri memiliki arti semu, karena defisit yang terjadi selalu ditutupi dengan hutang luar negeri, yang dikemudian hari menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri.
Reformasi yang dimulai tahun 1998, telah mempengaruhi semua bidang kehidupan. Bidang yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang birokrasi pemerintahan, termasuk didalamnya mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang kemudian melahirkan sebuah ‘produk’ fenomenal yang dinamai otonomi daerah.
Perbaikan-perbaikan dalam bidang birokrasi akhirnya menyentuh juga pada bidang pengelolaan keuangan negara, baik yang dikelola pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Halim (2004) memberikan beberapa poin penting reformasi pengelolaan keuangan negara, diantaranya :
1. Anggaran Tradisional Menjadi Anggaran Kinerja
Anggaran tradisional disusun dengan pendekatan inkremental dan line item dengan penekanan pada pertanggungjawaban setiap input yang dialokasikan. Dengan anggaran kinerja, pertanggungjawaban tidak hanya pada input tetapi juga pada output dan outcome.
2. Pengendalian Audit Keuangan dan Kinerja
Sebelum reformasi audit keuangan dan kinerja memang sudah dilakukan, tetapi karena sistem anggaran belum memasukan kinerja, maka proses audit kinerja tidak bisa berjalan dengan baik. Saat ini, karena sistem penganggaran yang menggunakan sistem penganggaran kinerja maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan dan kinerja menjadi lebih baik.
3. Menerapkan Konsep Value for Money
Konsep Value for Money atau lebih dikenal dengan 3E (Ekonomis, Efisisien dan Efektif) mulak dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga baik pusat maupun daerah dituntut untuk selalu menerapkan 3E dalam pengelolaan keuangannya.
4. Penerapan Pusat Pertanggungjawaban
Penerapan pusat pertanggungjawaban ditujukan untuk memudahkan pengukuran kinerja setiap unit organisasi, misalnya pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pusat Biaya adalah Bagian Keuangan, Pusat labab dan investasi adalah BUMD atau Perusahaan Daerah.
5. Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Untuk mendukung perubahan-perubahan yang akan dilakukan, maka perlu juga dilakukan perubahan dalam sistem akuntansi. Jika selama ini digunakan sistem pencatatan tunggal (single entry system), maka harus diubah dengan sistem pencatatan ganda (Double Entry System). Selain itu pencatatan atas dasar basis kas harus diubah pula dengan basis akrual.
2.2. Jalan Panjang Menuju Standar Akuntansi Pemerintahan
Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata melakukan transaksi pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga pemerintahan juga memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Wacana untuk menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, tetapi untuk menerbitkan SAP yang mendekati sempurna memang bukanlah pekerjaan yang ringan. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terbitnya PP ini sekaligus juga membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki SAP.
Penyusunan SAP sendiri dipicu oleh semakin berkembangnya akuntansi komersial, dengan diterbitkannya standar akuntansi keuangan (SAK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1994. Terpacu oleh hal itu, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI mulai memprakarsai penyusunan SAP. Bergulirnya reformasi di Indonesia semakin menambah kuat dorongan untuk segera disusunnya SAP, hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara.
Diterbitkannya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah salah satu peraturan yang menjadi tonggak perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, didalamnya secara jelas dikatakan tentang perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggunjawaban keuangan daerah. Kemudian pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditugaskan untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Setelah itu kembali terbit peraturan lainnya yang semakin menguatkan untuk segera diterbitkannya SAP, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden.
Penyusunan SAP sendiri akhirnya dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan yang kemudian ditetapkan kembali dengan sebuah Keputusan Presiden sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004. KSAP melakukan penyusunan SAP atas dasar konsep-konsep yang berlaku umum dan berlaku secara internasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.
Atas koordinsi berbagai unsur terkait, akhirnya SAP ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005, yang terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu :
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan;
PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran;
PSAP 03 : Laporan Arus Kas;
PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan;
PSAP 05 : Akuntansi Persediaan;
PSAP 06 : Akuntansi Investasi;
PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap;
PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban;
PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa:
PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian.
PP SAP kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, berupa : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam SAP tidak ada Laporan Perubahan Modal seperti halnya dalam akuntansi komersial, karena kepemilikan modal dalam pemerintahan adalah modal publik yang tidak bisa dideteksi kepemilikannya, sehingga keberadaanya hanyalah sebagai penyeimbang antara aset dan hutang.
Lebih jauh dari itu, penetapan SAP diharapkan dapat menjadi tonggak lahirnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar akuntansi Pemerintahan.
Salah satu usaha untuk mewujudkan sistem akuntansi yang mengacu pada SAP adalah dengan diterbitkannya peraturan turunan sebagai penjabaran dari PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Ditingkat pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pemerintahan daerah telah terbit PP Nomr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penerapan SAP ternyata bukan tanpa tantangan, menurut Simanjuntak ada beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan, yaitu :
1. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di
daerah.
2. Tersedianya SDM yang kompeten
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi untuk masa awal penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.
3. Resistensi terhadap perubahan
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
4. Lingkungan/masyarakat
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.
2.3. Perbandingan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Komersial
Akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial memiliki persamaan dan perbedaan yang menurut BPKP (2002 : 40) persamaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial adalah :
1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
2. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
3. Merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan.
4. Menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna ;
5. Menghasilkan laporan keuangan.
6. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat bergunan bagi proses pengambilan keputusan.
7. Memerlukan informasi yang akurat.
Sedangkan perbedaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial menurut BPKP (2002 : 41) adalah sebagai berikut :
Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial
Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Komersial
1. Tujuannya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 1. Tujuannya adalah laba atau keuntungan.
2. Terdapat akuntansi untuk anggaran (Budgetary Accounting) 2. Tidak mengenal akuntansi anggaran.
3. Mendahulukan aturan daripada substansi kejadian. 3. Mendahulukan substansi kejadian daripada bentuk formalnya.
4. Tidak mengenal modal pemilik, ekuitas dana adalah merupakan selisih antara asset dan hutang, yang fungsinya hanya sebagai penyeimbang. 4. Mengenal adanya modal pemilik, dan setiap perubahannya mencerminkan perubahan kekayaan pemiliknya.
5. Ekuitas dana tidak dapat dibagikan kepada pemiliknya. 5. Modal pemilik dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya.
Meskipun memiliki perbedaan, pada dasarnya fungsi akuntansi dalam bidang apapun adalah sama yaitu menyajikan informasi bagi berbagai pihak tentang kejadian-kejadian ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan . Namun selain fungsi umum, menurut Kusnadi, dkk (1999 : 20) akuntansi pemerintahan memiliki fungsi khusus, yaitu :
1. Menghitung layanan yang dicapai oleh pemerintah
2. Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban pemerintah khususnya dari segi ukuran finansial.
3. Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan.
4. Mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja eksekutif di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pendapat lain dikemukakan oleh BPKP (2002 : 39-40), yang menyebutkan bahwa fungsi dari akuntansi pemerintahan adalah :
1. Pertanggungjawaban
Akuntansi pemerintahan bertujuan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan unit-unit pemerintahan.
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
Dari 2 pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintahan berjalan dalam koridor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.4. Contoh Kasus Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Komersial
Akuntansi pemerintahan memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi komersial. Salah satu keunikannya terletak pada perlakuan kepada setiap transaksi yang harus mengakomodir kebutuhan 2 laporan utama dari akuntansi pemerintahan, yaitu Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Berikut ini satu contoh kasus keunikan akuntansi pemerintahan jika dibandikan dengan akuntansi komersial.
Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembelian alat angkutan darat berupa mobil dengan cara tunai senilai Rp. 5.000.000.000, yang diperuntukan sebagai kendaraan dinas bagi para anggota DPRD. Tansaksi dilakukan pada tanggal 5 Mei 2008, maka jurnal yang biasa dilakukan dalam akuntansi komersial adalah :
Tanggal Uraian Debet Kredit
5 Mei 2008 Aset Tetap : Mobil 5.000.000.000,- -
Kas - 5.000.000.000,-
Jurnal diatas tidak bisa dilakukan dalam akuntansi pemerintahan, karena jurnal tersebut hanya akan mengakomodir akun-akun yang ada pada neraca, padahal mobil dibeli dari anggaran yang terdapat dalam APBN/D, sehingga pembelian mobil harus dilaporkan juga dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dalam akuntansi pemerintahan pembelian mobil diatas harus dijurnal dengan cara sebagai berikut :
Tanggal Uraian Debet Kredit
5 Mei 2008 Belanja Modal : Mobil 5.000.000.000,- -
Kas - 5.000.000.000,-
5 Mei 2008 Aset Tetap : Mobil 5.000.000.000,- -
Diinvestasikan dalam Aset Tetap - 5.000.000.000,-
Jurnal diatas dikenal dengan istilah jurnal korolari. Dengan model jurnal tersebut pengeluran kas akan tercatat dalam neraca sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran akan tercatat bahwa pemerintah telah melakukan Belanja Modal berupa pengadaan mobil. Keberadaan mobil juga diakui sebagai aset tetap dalam neraca dan sebagai penambah Ekuitas dalam akun “diinvestasikan dalam aset tetap”.
2.5. Strategi Pengembangan Akuntansi Pemerintahan
Seperti yang sudah dibahas dalam pendahuluan diatas, bahwa akuntansi pemerintahan tidak seberuntung akuntansi komersial yang terus mengalami perkembangan. Mata kuliah akuntansi pemerintahan seolah hanya pelengkap transkrip nilai untuk menggenapkan jumlah sks wajib ditempuh oleh seorang mahasiswa jurusan akuntansi. Objektif dari pembelajarannya tidak terlalu jelas, sehingga timbul pertanyaan dari sebagian mahasiswa, untuk apa sebenarnya mata kuliah ini diajarkan ? toh sebagian besar mahasiswa jurusan akuntansi bercita-cita setelah lulus kuliah akan bekerja sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, auditor atau menjadi dosen, hal ini pulalah yang menyebabkan ketertarikan mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan sangat minim.
Selain itu, tidak adanya standar pengajaran yang menjadi acuan seorang dosen untuk mengajar materi akuntansi pemerintahan juga menyulitkan transfer ilmu dari dosen ke mahasiswanya. Sebelum terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun tidak sebanyak buku-buku akuntansi komersial, sebenarnya ada juga beberapa buku akuntansi pemerintahan yang disusun oleh kalangan akademisi di Indonesia, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para penyusunnya, buku-buku itu cenderung hanya berisi aspek-aspek pengelolaan keuangan negara, aspek akuntansinya sendiri sedikit sekali dibahas. Akuntansi pemerintahan disuatu negera sangat tergantung pada peraturan yang berlaku di negara tersebut, sehingga akuntansi permerintahan di Indonesia sangat mungkin berbeda dengan akuntansi pemerintahan di negara lain. Jadi walaupun kondisinya demikian, sangat bisa dimengerti karena memang pada saat itu tidak ada peraturan yang menjadi acuan para penyusun buku dalam mengembangkan materinya.
Menurut penulis, pengembangan akuntansi pemerintahan jangan berhenti pada pembentukan KSAP dan menerbitkan Peraturan Pemerintah beserta peraturan turunannya, tetapi harus diiringi dengan tindakan-tindakan strategis lainnya, seperti :
1. Para akademisi terutama yang aktif menyusun buku, untuk turut serta mengembangkan akuntansi pemerintahan lewat tulisan-tulisannya. Dengan demikian, keilmuan akuntansi pemerintahan di Indonesia dapat disampaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. KSAP bekerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas untuk mengembangkan kurikulum akuntansi pemerintahan, misalnya dengan menyususun kurikulum dan silabus mata kuliah akuntansi pemerintahan menjadi mata kuliah wajib dengan jenjang Akuntansi Pemerintahan Dasar, Akuntansi Pemerintahan Menengah dan Akuntansi Pemerintahan Lanjutan yang masing-masing berbobot 3 sks, sehingga lulusan sarjana akuntansi setidaknya pernah belajar akuntansi pemerintahan dengan bobot 9 sks.
3. Lebih jauh dari sekedar mewajibkan 9 sks mata kuliah pemerintahan, Perguruan Tinggi dapat juga bisa menawarkan konsentrasi akuntansi pemerintahan sebagai konsentrasi alternatif dari konsentrasi yang sudah ada. Dalam konsentrasi akuntansi pemerintahan dapat diajarkan mata kuliah seperti : Sistem Pengendalian Pemerintahan, Audit Lembaga Pemerintahan, Manajemen Keuangan Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan. Mengenai bahan ajarnya tentu saja kembali ke poin 1, ini menjadi tugas para akademisi untuk mengembangkan cabang-cabang ilmu dari akuntansi pemerintahan tersebut.
4. Sebuah peraturan disusun tentu saja bukan untuk menjadi pajangan dilemari kaca, tetapi harus diketahui oleh khalayak umum, sehingga sosialisasi SAP yang intensif adalah sesuatu yang mutlak. Hal inilah yang masih dirasakan kurang sampai saat ini, sehingga penerapan SAP di Indonesia masih pada tahap jalan ditempat.
5. Penyelenggaran Training of Trainer SAP juga bernasib sama dengan sosialisasi SAP, frekuensinya masih sangat kurang, sehingga kuantitas tenaga pengajar yang siap untuk mentransfer keilmuan akuntansi pemerintahan masih sangat terbatas. Dengan demikian penambahan jumlah trainer bersertifikat juga harus menjadi perhatian serius.
Mungkin masih banyak ide-ide strategis lainnya yang keluar dari para peminat akuntansi pemerintahan, hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menampung, mengolah dan mengembangkan ide-ide tersebut sehingga menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
2.6. Peluang Karir Lulusan Akuntansi di Lembaga Pemerintahan
Sawarjuwono dalam Se Tin (2007) menyampaikan bahwa banyak sarjana akuntansi yang meniti karir pada sektor publik, yang didukung oleh kebutuhan akuntansi yang sangat tinggi di sektor ini. Pendapat Sawarjuwono tersebut memang bukan sekedar omong kosong, ini adalah kenyataan bahwa saat ini kebutuhan sarjana akuntansi di lembaga-lembaga pemerintahan memang sangat tinggi. Jika kebetulan anda membaca koran dan kebetulan sedang ada musim rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, silakan amati formasi yang dibutuhkan oleh setiap lembaga pemerintahan, maka anda akan menemukan nyaris disetiap lembaga yang membuka penerimaan PNS, membutuhakan sarjana akuntansi untuk bekerja dilembaganya.
Cukup banyak peluang karir bisa ditempuh oleh seorang lulusan akuntansi di lembaga pemerintahan, diantaranya :
1. Ditingkat pemerintah pusat, lulusan akuntansi bisa menempuh karir pada Inspektorat Jenderal (Irjen) yang ada di setiap departemen di Indonesia, selain itu bisa juga menjadi auditor pada BPK atau BPKP.
2. Ditingkat pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, lulusan akuntansi bisa menempuh karir sebagai auditor di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), bisa juga menjadi akuntan di setiap unit kerja Pemda, karena saat ini setiap unit kerja di pemda diwajibkan menyelenggarakan pengakuntansian sendiri.
3. Menjadi pengajar atau instruktur pada diklat-diklat yang diselenggarakan pemerintah, yang dikalangan pemerintahan profesi ini dikenal dengan istilah widyaiswara.
4. Pekerjaan lainnya yang membutuhkan skill seorang sarjana akuntansi. Lembaga pemerintahan memiliki banyak kecabangan tugas yang membutuhkan seorang sarjana akuntansi terlibat didalamnya, sehingga sampai saat ini kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi semua.
Banyaknya peluang karir bagi sarjana akuntansi dilembaga pemerintahan tentu saja harus dipandang sebagai peluang, baik oleh para penyelengara pendidikan tinggi maupun oleh para mahasiswa untuk mengasah kemampuannya dibidang akuntansi pemerintahan sejak dibangku kuliah.
3. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :
1. Belakangan ini sudah terjadi pembenahan-pembenahan pengelolaan keuangan negara kearah yang lebih baik yang ditandai dengan penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ;
2. Terbitnya PP Nomror 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi tonggak perubahan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Namun demikian masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi para peminat akuntansi pemerintahan baik dikalangan akademisi maupun praktisi ;
3. Terdapat persamaan dan perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial, tetapi intinya fungsinya hampir sama, yaitu menyediakan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan ;
4. Diperlukan tindakan-tindakan strategis untuk lebih mengembangkan akuntansi pemerintahan, yang salah satunya dengan memperkuat dunia pendidikan tinggi akuntansi dengan kurikulum dan silabus akuntansi pemerintahan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
5. Terdapat banyak peluang karir bagi lulusan sarjana akuntansi yang berminat meniti karir dilembaga pemerintahan. Hal ini harus dilihat sebagai peluang oleh para penyelenggara pendidikan tinggi dan para sarjana akuntansi untuk memupuk kemampuan akuntansi pemerintahan sejak dibangku kuliah.
Daftar Pustaka
Baswir, Revrisond. (1995). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : BPFE.
BPKP. (2002). Modul Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi 1. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Kusnadi, dkk. (1999). Akuntansi Keuangan (Prinsip, Prosedur dan Metode). Malang : Universitas Brawijaya Malang.
Halim, Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
Se Tin. 2007. Pertimbangan dalam Merancang Kurikulum Strata 1 Akuntansi : Sebuah Pandangan. Bandung : Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Maranatha Vol. 6 No. 2.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
www.ksap.org. Simanjuntak, Binsar. Artikel 7, Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)